 |
| Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi |
Padang, Rakyatterkini.com – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, mendorong agar penyaluran anggaran untuk penanganan bencana hidrometeorologi turut melibatkan pemerintah daerah secara langsung. Langkah ini dinilai penting guna mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak.
Menurutnya, dana dari pemerintah pusat sebaiknya tidak hanya disalurkan melalui kementerian dan lembaga, tetapi juga diberikan kepada pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas upaya percepatan penanganan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat pada November 2025.
Mahyeldi menjelaskan, keterlibatan pemerintah daerah bersama masyarakat terdampak diyakini dapat mempercepat proses penanganan sekaligus membantu menggerakkan kembali roda perekonomian.
Ia menilai, jika pengelolaan anggaran hanya terpusat pada kementerian dan lembaga, proses penanganannya cenderung memakan waktu lebih lama.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat berencana mengucurkan anggaran sekitar Rp21,4 triliun untuk penanganan dampak bencana di Sumatera Barat pada awal April 2026. Anggaran tersebut mengacu pada dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang telah diajukan sebelumnya.
Mahyeldi berharap dana tersebut dapat mempercepat pemulihan di daerah terdampak. Selain itu, pengembalian dana transfer ke daerah (TKD) juga diharapkan dapat menjadi dorongan tambahan dalam mempercepat penanganan bencana.
Pengembalian TKD sendiri merupakan arahan dari Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk dukungan bagi daerah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025.(da*)
