 |
| Rekonstruksi Ekonomi Pascabencana |
Padang, Rakyatterkini.com– Dampak bencana alam di Sumatera Barat pada November 2025 masih terasa hingga kini. Selain menimbulkan korban jiwa dan kerusakan harta benda, peristiwa tersebut juga berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi di provinsi ini.
COO Danantara, Dony Oskaria, sempat menyampaikan keprihatinannya dan mengingatkan pemerintah daerah agar segera menata ulang Sumbar untuk mencegah kemiskinan meluas. Saat itu, banyak infrastruktur lumpuh, kegiatan ekonomi melambat, harga kebutuhan naik, dan mobilitas masyarakat terbatas.
Isu ini dibahas secara mendalam dalam podcast “Peta Isu” yang digelar oleh Infosumbar pada Kamis (26/1/2026) dengan tema Rekonstruksi Ekonomi Sumbar Pasca Bencana: Peran Strategis Infrastruktur Tol dan Kebijakan Fiskal. Acara ini dipandu oleh Pebri Anita Sari dan menghadirkan tiga narasumber utama, yaitu Kepala Bappeda Sumbar Zefnihan mewakili Gubernur, Kepala Perwakilan BI Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram, serta Rektor Universitas Baiturrahmah Prof. Musliar Kasim.
Zefnihan menjelaskan bahwa dari 19 kota dan kabupaten di Sumbar, 16 daerah terdampak langsung bencana 2025. Kerugian total mencapai lebih dari Rp 33 triliun, sementara dana yang dibutuhkan untuk pemulihan diperkirakan sekitar Rp 21 triliun.
Sektor infrastruktur menjadi yang paling terdampak. Sekitar 85% kerusakan menimpa jalan, sungai, irigasi, dan fasilitas lainnya, sehingga mengganggu distribusi barang dan jasa. Dari 65 ruas jalan provinsi, 50 ruas terdampak, termasuk 25 ruas yang menjadi jalur utama pusat pertumbuhan ekonomi.
Zefnihan menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang provinsi, kota, dan kabupaten agar lebih tahan bencana. “Perbaikan yang kita lakukan hari ini bukan hanya untuk menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga mempersiapkan kita menghadapi bencana di masa depan,” ujarnya.
Khusus di kawasan Lembah Anai, yang juga merupakan hutan lindung, Zefnihan menegaskan perlu ada sanksi tegas bagi pelanggar tata ruang.
Tantangan Sumbar ke depan meliputi pertumbuhan penduduk yang meningkat, keterbatasan ruang, dan menurunnya kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan model pembangunan yang adaptif menghadapi kondisi ini.
Selain itu, pembangunan jalan tol menjadi strategi utama untuk menjaga jalur logistik dan mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama saat terjadi bencana. “Tol sangat penting karena memiliki kapasitas dan standar yang baik. Dibangun baru, kita bisa menyesuaikan lokasinya agar lebih aman dan nyaman,” jelas Zefnihan.
Untuk tahun 2026, Gubernur Sumbar bersama Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah pusat, serta para bupati dan wali kota berencana melanjutkan pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi. Meski tantangan mungkin muncul di lapangan, Zefnihan optimis proyek ini dapat menjadi dorongan ekonomi penting bagi Sumbar.(da*)
