 |
| Gubernur Mahyeldi bertemu Kepala Bappenas RI. |
Jakarta, Rakyatterkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memperkuat langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sekaligus mendorong provinsi ini menjadi contoh nasional dalam penanganan bencana terintegrasi.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam pertemuan dengan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Mahyeldi menekankan kepada Kepala Bappenas/Menteri PPN, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, pentingnya percepatan pelaksanaan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Sumbar agar tidak terulang keterlambatan seperti sebelumnya.
“Kita tidak ingin proses rehab rekon tertunda seperti pada bencana sebelumnya. Dokumen perencanaan harus segera direalisasikan agar masyarakat dapat segera pulih. Untuk itu, kami memohon dukungan penuh dari Bappenas,” ujar Mahyeldi.
Pemprov Sumbar telah menyampaikan surat resmi ke pemerintah pusat mengenai percepatan realisasi dan penguatan dukungan kebijakan. Menurutnya, penanganan bencana di Sumbar tidak boleh hanya terfokus pada gempa dan tsunami, tetapi harus mencakup mitigasi terhadap berbagai jenis bencana.
“Kita belajar bahwa risiko bencana di Sumbar sangat beragam. Mitigasi harus menyeluruh, termasuk penguatan tata ruang dan sistem peringatan dini,” tegasnya.
Gubernur Mahyeldi juga menyoroti pentingnya perhutanan sosial sebagai bagian dari strategi mitigasi ekologis. Upaya menjadikan Sumbar sebagai provinsi hijau sejalan dengan pengurangan risiko bencana berbasis lingkungan.
“Kelestarian hutan bukan sekadar isu lingkungan, tapi juga bagian dari perlindungan masyarakat. Ini bagian dari upaya pembangunan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappenas/Menteri PPN, Prof. Rachmat Pambudy, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah percepatan yang diusulkan Pemprov Sumbar. Saat ini, Bappenas tengah menyusun rencana induk sebagai acuan pelaksanaan rehab rekon di daerah terdampak.
“Kami juga mendorong penguatan early warning system dan memastikan keterkaitan antara peringatan dini dan aksi cepat di lapangan. Bahkan, Sumbar akan dijadikan model percontohan penanganan bencana,” ungkap Prof. Rachmat.
Selain itu, penguatan kelembagaan kebencanaan seperti BPBD dan pusat studi kebencanaan di perguruan tinggi menjadi fokus. Integrasi teknologi modern dengan kearifan lokal, termasuk sistem peringatan tradisional masyarakat, juga akan diperkuat untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Dr. Ir. Medrilzam, menambahkan bahwa Sumbar diusulkan sebagai pilot project pengembangan satu data kebencanaan di Indonesia. Data terintegrasi dan valid ini akan menjadi dasar kebijakan.
“Rencananya, rehab rekon akan dimulai April 2026, setelah masa tanggap darurat dan masa transisi selesai. Tahapan ini akan berjalan sistematis tanpa mencampuradukkan program pemulihan jangka menengah dan panjang,” jelasnya.
Pertemuan juga membahas revisi tata ruang berbasis peta zona rawan bencana, penguatan sektor pertanian dan UMKM pascabencana, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan untuk menekan dampak sosial, termasuk angka stunting.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara pusat dan daerah, Sumbar diharapkan tidak hanya pulih dari bencana, tetapi juga menjadi provinsi yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai risiko di masa depan.(da*)
