 |
| Pemprov Sumbar Gelar Rakor Pemutakhiran Data Dokumen R3P |
Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penanganan Infrastruktur Pascabencana sebagai langkah strategis untuk menyempurnakan data kerusakan serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum tercantum dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumbar.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh kebutuhan pascabencana dapat diidentifikasi secara akurat dan menyeluruh.
Rapat koordinasi digelar di Auditorium Gubernuran pada Jumat malam (30/1/2026) dan dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah. Acara dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, seluruh bupati dan wali kota se-Sumbar, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta perwakilan instansi vertikal yang terkait.
Kehadiran berbagai pihak ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera Barat.
Gubernur Mahyeldi menjelaskan bahwa dokumen R3P Sumbar telah selesai disusun dan sebelumnya sudah diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, rapat koordinasi ini tetap diperlukan untuk memastikan tidak ada informasi lapangan yang terlewat.
“Rapat ini bukan bertujuan untuk menyusun ulang R3P, melainkan untuk menyempurnakan dan memperbarui data apabila masih terdapat kebutuhan daerah yang belum tercantum dalam dokumen yang telah diserahkan,” kata Mahyeldi. Ia menambahkan, berdasarkan dokumen R3P, total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar mencapai Rp18,9 triliun, yang mencakup pemulihan infrastruktur, layanan dasar, serta penguatan ketangguhan daerah ke depan.
Gubernur Mahyeldi meminta seluruh bupati dan wali kota untuk menyampaikan kondisi daerah masing-masing secara terbuka, objektif, dan berbasis fakta lapangan. “Jika ada data yang belum tercatat, akan kita susulkan. Hal ini penting agar seluruh kebutuhan pascabencana dapat ditangani dengan tepat dan menyeluruh,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, atas dukungan konsisten dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Sumbar.
“Dukungan Pak Andre sangat strategis, terutama dalam mengawal penyempurnaan R3P dan memastikan kebutuhan riil daerah terakomodir di tingkat pusat. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya,” ujar Gubernur.
Sementara itu, Andre Rosiade menegaskan bahwa Sumbar termasuk provinsi yang paling cepat dalam menyusun dan menyerahkan dokumen R3P kepada pemerintah pusat. “R3P Sumbar sudah ditandatangani dan diserahkan lebih cepat dibanding provinsi lain. Ini menunjukkan keseriusan dan kerja cepat Pemerintah Provinsi Sumbar dalam menangani pascabencana,” jelasnya.
Andre menambahkan, jika masih ada data yang tertinggal atau belum tercantum dalam R3P, hal tersebut akan tetap disusulkan dan dikawal melalui koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait.
“Dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp18,9 triliun saat ini sudah diajukan dan tengah dalam proses di tingkat pusat. Kami akan terus mengawal agar seluruh kebutuhan daerah benar-benar terakomodir,” tegasnya.
Selain itu, Andre mengingatkan pemerintah daerah untuk segera menyiapkan langkah-langkah teknis, termasuk perencanaan dan proses lelang, agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Ia menegaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo, penanganan pascabencana tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga berkelanjutan, dengan tujuan membangun kembali infrastruktur yang terdampak dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya.
Rapat koordinasi ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah provinsi bersama DPR RI dan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan pascabencana, memastikan transparansi data, dan memperkuat ketahanan daerah menghadapi bencana di masa depan.(da*)
