 | |
| Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Adi Junedi |
Padang, Rakyatterkini.com – Tahun 2025 menjadi periode kritis bagi Sumatera Barat. Rentetan bencana hidrometeorologi yang melanda ranah Minang bukan lagi sekadar fenomena alam, melainkan tanda nyata dari perubahan iklim yang semakin mendesak.
Data terbaru mencatat kerugian materi mencapai fantastis dan ratusan korban jiwa. Fenomena ini menjadi peringatan keras bahwa keseimbangan alam di wilayah ini kian terganggu.
Direktur KKI Warsi, Adi Junedi, dalam Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2025 menyampaikan bahwa bencana sepanjang tahun melanda 16 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Dampaknya sangat luas, baik dari sisi kemanusiaan maupun ekonomi.
“Sebanyak 267 orang meninggal dunia, dan kerugian materi diperkirakan melebihi Rp17,8 triliun. Bencana hidrometeorologi ini bukan peristiwa terpisah, melainkan bagian dari perubahan iklim yang nyata,” ujar Adi Junedi.
Filosofi Minangkabau, “Alam Takambang Jadi Guru”, kini terasa paling pahit. Adi menekankan, alam tengah memberi peringatan keras: hujan semakin ekstrem, sungai sering meluap, dan lereng bukit semakin rapuh.
“Guru itu sedang mengingatkan kita. Perubahan iklim sudah berlangsung,” tambahnya.
Secara geografis, Sumatera Barat memiliki topografi unik dan berisiko tinggi. Bukit Barisan membentuk lanskap megah dengan lereng curam yang rentan terhadap hujan deras. Sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS) di sini pendek dan berhulu di Bukit Barisan.
“Saat hujan ekstrem turun, air bergerak cepat dan mudah meluap ke permukiman. Peningkatan intensitas hujan sedikit saja bisa memicu banjir dan longsor karena sistem alam bekerja sangat cepat,” jelas Adi.
Selain faktor alam, aktivitas manusia memperparah kerusakan. Analisis KKI Warsi menunjukkan tutupan hutan Sumatera Barat terus menyusut. Dalam dua tahun terakhir (2023–2025), sekitar 20.000 hektare hutan hilang.
Penyebabnya kompleks, mulai dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), perkebunan kelapa sawit, hingga pertambangan ilegal. Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menjadi sorotan utama, luasnya kini mencapai 9.735 hektare.
“Tambang ilegal mengubah bentang alam permanen, meningkatkan erosi, longsor, dan kerusakan DAS,” ungkap Adi.
Kabupaten Solok Selatan tercatat memiliki bukaan lahan tambang ilegal terbesar, 3.770 hektare, disusul Sijunjung dan Dharmasraya. Aktivitas ini merusak hutan lindung dan menggerus badan sungai, memicu sedimentasi dan banjir.
Menanggapi bencana ekologis ini, pemerintah mulai mengambil langkah tegas. Presiden memerintahkan pencabutan izin enam perusahaan PBPH yang dinilai berkontribusi pada kerusakan lingkungan.
“Evaluasi perizinan, pemulihan ekosistem, dan penguatan perhutanan sosial menjadi kunci memutus siklus risiko iklim dan bencana,” tegas Adi.
Di tengah krisis, harapan muncul melalui kolaborasi dengan masyarakat. Program perhutanan sosial dan adopsi pohon menjadi praktik efektif. Sebanyak 108 Kelompok Perhutanan Sosial kini dikuatkan dengan sistem agroforestri berkelanjutan.
Program Adopsi Pohon di 13 Hutan Nagari berhasil mengumpulkan dana lebih dari Rp567 juta, langsung dikelola masyarakat untuk menjaga hutannya. Penanaman 20 ribu bibit mangrove di Sungai Pinang juga menjadi bukti upaya mitigasi berbasis alam mulai berjalan.
“Menjaga alam hari ini adalah cara paling adil untuk melindungi kehidupan esok. Kerusakan telah terjadi, tapi harapan masih ada jika kita bertindak bersama mulai sekarang,” pungkas Adi.(da*)
