Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah pusat menyalurkan bantuan senilai Rp30,3 miliar untuk mendukung masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana pada November 2025.
Bantuan ini difokuskan pada pemulihan sektor ketenagakerjaan dan penguatan ekonomi warga pascabencana. Penyerahan secara resmi dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, di Aula Maninjau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Kamis (12/2/2026), didampingi Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.
“Kehadiran kami hari ini merupakan bagian dari penyaluran bantuan Kementerian Ketenagakerjaan untuk masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana,” ujar Yassierli.
Bantuan tersebut diberikan melalui beberapa program strategis, antara lain pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di lima lokasi, pelaksanaan 20 paket program Padat Karya, serta program Tenaga Kerja Mandiri untuk 100 calon wirausahawan.
Selain itu, kementerian juga menyelenggarakan pelatihan vokasi bagi 5.000 peserta dengan durasi satu hingga tiga minggu, yang diharapkan dapat mempercepat pemulihan keterampilan dan membuka akses terhadap peluang kerja.
Selain program pelatihan, bantuan juga diberikan dalam bentuk uang tunai kepada 125 perwakilan masyarakat dari empat kabupaten terdampak, yaitu Solok, Pesisir Selatan, Agam, dan Tanah Datar. Berbagai peralatan pendukung, seperti mesin bor dan mesin air, turut disalurkan untuk menunjang kebutuhan komunitas setempat.
Yassierli menegaskan, bantuan ini merupakan tahap kedua dari dukungan Kementerian Ketenagakerjaan untuk Sumatera Barat. Sebelumnya, pada Desember 2025, kementerian telah menyalurkan bantuan melalui program Kemnaker Peduli, termasuk pengerahan relawan dan pembukaan dapur umum. “Melalui BPVP Padang dan jejaring balai pelatihan lainnya, kami berkomitmen mendampingi proses pemulihan yang membutuhkan waktu dan sinergi bersama,” ujarnya.
Gubernur Mahyeldi Ansharullah menjelaskan, bencana November lalu menimbulkan dampak luas, tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga sektor ketenagakerjaan dan mata pencaharian masyarakat. Ia memperkirakan total kerusakan mencapai lebih dari Rp33 triliun, dengan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar Rp22 triliun.
“Dampaknya juga terasa pada dunia kerja dan sumber penghidupan masyarakat,” kata Mahyeldi. Dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, 16 daerah terdampak bencana, mencakup 313 nagari di 83 kecamatan, dengan lebih dari 72.000 kepala keluarga yang terkena dampak.
Mahyeldi menekankan bahwa pemulihan pascabencana harus mencakup intervensi ekonomi, bukan hanya pembangunan fisik. “Kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Bantuan ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi intervensi strategis untuk membuka kembali kesempatan kerja,” tuturnya.
Menurut Mahyeldi, program Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri sangat relevan untuk mendorong kebangkitan ekonomi lokal, khususnya bagi lebih dari 700.000 unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat.
“Pemulihan pascabencana bukan sekadar membangun kembali yang rusak, tetapi menguatkan kembali ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, insyaAllah Sumatera Barat akan bangkit lebih kuat,” ujarnya.(da*)


