 |
| Diskusi dipimpin Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menjelang Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah tentang sinergi dalam pelaksanaan program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar diskusi strategi menjaga ketersediaan pangan dan pengendalian inflasi.
Diskusi dipimpin Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dan dihadiri Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Ketua DPRD Muhidi, Kapolda Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, Kajati Muhibudin, Dankodaeral II Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung, serta Kepala BPS Provinsi Sumbar, Nurul Hasanudin. Sejumlah pejabat tinggi Pemprov Sumbar juga turut hadir, termasuk kepala OPD strategis seperti Dinas Pangan, Dinas Perhubungan, BPBD, Dinas Perindag, dan Biro Perekonomian.
Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya penguatan koordinasi pusat-daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di masa pemulihan pascabencana dan menjelang momen besar keagamaan seperti Ramadan dan Idul Fitri.
“Stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi menjadi fondasi menjaga daya beli masyarakat. Arahan Presiden selalu menekankan agar seluruh pihak proaktif menjaga hal ini di daerah masing-masing,” kata Mahyeldi saat memimpin diskusi di Royal Tulip Gunung Geulis Resort & Golf, Bogor, Minggu malam (1/2/2026).
Pemprov Sumbar terus memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan memastikan pasokan aman, distribusi lancar, dan harga terjangkau, terutama untuk komoditas strategis yang memengaruhi inflasi. Gubernur menambahkan, karakter wilayah Sumbar yang beragam menuntut kebijakan pengendalian yang fleksibel dan didukung kerja sama lintas sektor, termasuk Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota.
Kepala Dinas Pangan Sumbar, Iqbal Ramadipayana, menyebut ketersediaan pangan secara umum aman, meski beberapa komoditas seperti jagung, daging sapi, gula, dan minyak goreng perlu perhatian khusus melalui cadangan pangan, operasi pasar, dan kerja sama antar daerah.
Sementara itu, Kepala BPS Sumbar, Nurul Hasanudin, mengingatkan pentingnya fokus pengendalian inflasi di pusat-pusat perdagangan utama seperti Kota Padang, Bukittinggi, Pasaman Barat, dan Dharmasraya, karena pergerakan harga di wilayah ini sangat memengaruhi inflasi regional. Ia juga menekankan pengawasan komoditas musiman seperti cabai merah yang harganya sering bergejolak.
Diskusi diakhiri dengan kesepakatan memperkuat koordinasi lintas sektor, menjaga stabilitas ekonomi daerah, dan memastikan Sumbar berperan aktif dalam agenda pembangunan nasional. Hasil diskusi ini akan disampaikan Gubernur bersama Forkopimda Sumbar saat mengikuti Rakornas di Sentul International Convention Center (SICC), Senin (2/2/2026).(adpsb/bud)
