 |
| Mantan Wamenlu Dino Patti Djalal dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Sejumlah mantan menteri luar negeri (Menlu) dan wakil menteri luar negeri (Wamenlu) menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Pertemuan ini membahas arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait rencana keikutsertaan negara dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Mantan Wamenlu Dino Patti Djalal menilai Prabowo memiliki pendekatan yang realistis dalam menghadapi situasi ini. Menurutnya, Dewan Perdamaian menjadi satu-satunya opsi yang tersedia saat ini untuk menghentikan konflik di Gaza, Palestina.
“Kesan saya, Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis. Artinya, saat ini satu-satunya opsi di atas meja memang mengenai Board of Peace, tidak ada opsi lain,” kata Dino usai pertemuan.
Dino menekankan bahwa Dewan Perdamaian Gaza bukanlah solusi instan. Upaya ini penuh risiko dan ketidakpastian, namun Prabowo dinilai memahami tantangan geopolitik yang mungkin muncul dari keterlibatan berbagai aktor internasional.
“Ini adalah eksperimen, bukan obat mujarab yang bisa menyelesaikan semua masalah. Saya melihat beliau sangat realistis mengenai hal ini,” tambah Dino.
Selain itu, Dino menyoroti fokus Prabowo dalam menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai penyeimbang dalam proses Dewan Perdamaian Gaza. Mantan Wamenlu itu juga mengapresiasi sikap hati-hati Prabowo yang tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan nasional, termasuk kemungkinan menarik diri bila kebijakan ini bertentangan dengan nilai-nilai dasar bangsa.
“Yang saya paling apresiasi, dan sejalan dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia, adalah kita bergerak dengan hati-hati, sambil tetap memiliki opsi untuk keluar bila kebijakan ini bertentangan dengan prinsip dan kepentingan kita,” ujar Dino.
Sementara itu, mantan Menlu Hassan Wirajuda menekankan pentingnya proses konsultasi yang dilakukan Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Menurutnya, keputusan ini diambil setelah melalui dialog intensif dengan negara-negara mayoritas Islam.
“Kita ikut serta dalam Board of Peace setelah melalui dua rangkaian konsultasi dengan negara-negara mayoritas Islam,” kata Hassan.
Hassan menambahkan, delapan negara tersebut berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan Dewan Perdamaian Gaza dan memastikan proses berjalan sesuai tujuan kemanusiaan. Dia juga menekankan, penyelesaian konflik tidak selalu harus melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan banyak praktik diplomasi internasional sebelumnya berlangsung di luar kerangka PBB.
“Dengan kata lain, tidak perlu apriori. Selama proses ini menghasilkan tujuan yang jelas, itu sah-sah saja,” ujarnya.
Hassan menilai pertemuan dengan Prabowo memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai Dewan Perdamaian Gaza, termasuk ruang kedaulatan Indonesia dalam menentukan kelanjutan keterlibatan.
“Kita tetap memiliki kedaulatan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan keterlibatan atau tidak, tergantung bagaimana proses ini berjalan sesuai niat kita, yaitu membantu rakyat Palestina,” tutup Hassan.(da*)
