 |
| Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumbar menggelar Pendidikan dan Pelatihan |
Padang, Rakyatterkini.com – Ibadah haji tahun 1447 H/2026 M membawa inovasi baru dalam pelayanan jemaah, tidak hanya menekankan profesionalisme, tetapi juga standar kebugaran fisik yang tinggi bagi para petugas haji.
Hal ini terlihat dalam pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan Petugas Haji Daerah (PHD) di Asrama Haji Padang, Kamis (5/2/2026), yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat.
Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dan dihadiri Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI, Harun Al Rasyid.
Dalam sambutannya, Harun Al Rasyid menyampaikan pesan khusus dari Presiden RI terkait peningkatan kualitas petugas haji. Ia menekankan, tantangan di Tanah Suci semakin kompleks, terutama dengan tingginya jumlah jemaah lansia. Oleh karena itu, disiplin dan kebugaran fisik menjadi persyaratan mutlak bagi petugas tahun ini.
“Pelayanan haji menuntut fisik yang prima. Petugas harus sehat karena tugas mereka mencakup mendampingi jemaah lansia, mendorong kursi roda, dan membantu kebutuhan lapangan lainnya. Saat ini, jumlah jemaah lansia cukup banyak, sehingga kebugaran petugas sangat krusial,” ujar Harun.
Menjawab tantangan tersebut, pola pelatihan tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Kementerian Haji dan Umrah menggandeng TNI dan Polri untuk membina kedisiplinan dan ketahanan fisik peserta. Durasi diklat diperpanjang menjadi 10 hari, jauh lebih lama dibanding sebelumnya.
“Pelatihan singkat tiga atau empat hari tidak cukup. Penguasaan materi dan praktik lapangan sangat penting agar petugas siap bertugas,” tambah Harun.
Selain aspek fisik, Harun juga menyoroti kebijakan efisiensi biaya haji. Kehadiran Kementerian Haji dan Umrah secara mandiri diharapkan mampu memperbaiki tata kelola keuangan haji. Presiden menekankan pengurangan biaya yang tidak perlu, namun tanpa mengorbankan kualitas pelayanan jemaah.
“Tujuan pembentukan kementerian ini bukan hanya meningkatkan pelayanan, tetapi juga menekan biaya haji. Semua komponen, mulai dari transportasi, konsumsi, hotel, hingga layanan di Armuzna dan Masya’ir, harus efisien,” jelas Harun.
Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, melaporkan bahwa diklat ini diikuti 90 peserta, termasuk Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah, Tenaga Kesehatan, dan Pembimbing dari KBIHU. Peserta tidak hanya berasal dari Sumatera Barat, tetapi juga dari Provinsi Bengkulu.
Pelatihan yang berlangsung dari 5–14 Februari 2026 di Asrama Haji Padang ini dianggap sebagai “kawah candradimuka” bagi para petugas sebelum bertugas di lapangan.
“Diklat ini bukan sekadar formalitas. Ini bekal penting untuk meningkatkan kualitas layanan jemaah. Kami harap seluruh peserta disiplin, menjaga kesehatan, dan membangun kerja tim yang solid,” kata Rifki.
Ia optimistis, dengan pelatihan komprehensif dan keterlibatan berbagai pihak, pelayanan jemaah haji di Embarkasi Padang akan lebih humanis, tertib, dan aman.(da*)
