 |
| Pemprov Sumbar dan Pemkab Limapuluh Kota tentukan arah pembangunan 2026. |
Limapuluh Kota, Rakyatterkini.com– Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggelar rapat koordinasi pembangunan bersama Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota di rumah dinas Bupati Limapuluh Kota, Selasa (24/2/2026).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan bahwa pertemuan ini menjadi forum penting untuk menyamakan langkah dan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang rutin muncul setiap tahun.
“Rapat ini bertujuan mendiskusikan dan menyinkronkan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan antara provinsi dan Kabupaten Limapuluh Kota,” ujar Mahyeldi.
Beberapa isu strategis yang dibahas antara lain masalah konektivitas dan kemacetan di Kelok 9, yang sering terjadi saat puncak arus mudik Lebaran, serta penurunan harga komoditas pertanian unggulan daerah seperti gambir.
Sektor pariwisata juga menjadi perhatian, khususnya pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi di wilayah Harau. Selain itu, kesiapsiagaan dalam penanganan bencana dan mitigasi risiko juga menjadi fokus, sebagai antisipasi menjelang arus mudik.
Mahyeldi menekankan bahwa percepatan pembangunan di 2026 harus dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi yang erat antara provinsi dan kabupaten. Salah satu prioritas adalah hilirisasi agroindustri, terutama komoditas gambir.
“Hilirisasi ini sejalan dengan visi nasional. Kami mendorong agar gambir tidak hanya dijual mentah, tetapi diolah menjadi produk turunan seperti katekin yang memiliki nilai tambah lebih tinggi,” kata Mahyeldi.
Ia juga menekankan pentingnya kekompakan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta peran Sekretaris Daerah dalam memastikan seluruh perangkat daerah bergerak seirama.
Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota, Safni, menyampaikan apresiasi atas kesediaan Gubernur untuk hadir dan berkoordinasi langsung dengan jajaran Pemkab.
“Rakor ini sudah kami rencanakan hampir setahun. Alhamdulillah, Pak Gubernur memberi kesempatan,” ujar Safni.
Safni mengakui, sebagai pimpinan daerah yang baru, dirinya dan Wakil Bupati membutuhkan arahan dan bimbingan dari Pemprov Sumbar. Ia menekankan bahwa banyak potensi daerah dapat dikembangkan jika komunikasi dan kolaborasi berjalan lancar, mulai dari provinsi, kabupaten, hingga nagari.
“Tidak akan sukses sebuah kabupaten jika nagari dan desa tidak dibimbing. Begitu juga provinsi, tidak akan kuat jika kabupaten/kota tidak dirangkul,” ungkapnya.
Safni juga menyoroti pentingnya akurasi data sebagai dasar perencanaan kebijakan, khususnya di sektor pertanian. Ia menambahkan bahwa perbedaan data antara nagari dan penyuluh sering menimbulkan ketimpangan dalam pengambilan keputusan.
“Jika komunikasi berjalan lancar dari nagari ke kabupaten, insyaAllah perbedaan data dan ketimpangan seperti ini bisa dihindari,” tutup Safni.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat sinergi pembangunan dan menyatukan arah kebijakan antara Pemprov Sumbar dan Kabupaten Limapuluh Kota ke depan.(da*)
