 |
| Kwasan TWA Air Putih dengan Jembatan Kelok 9. |
Sarilamak, Rakyatterkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat koordinasi pembangunan bersama Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota di rumah dinas Bupati, Selasa (24/2/2026).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan bahwa rapat ini menjadi forum penting untuk menyamakan langkah dan memperkuat sinergi antara provinsi dan kabupaten dalam percepatan pembangunan, terutama menghadapi tantangan tahunan yang berulang.
“Rapat hari ini bertujuan untuk berdiskusi dan menyelaraskan rencana maupun pelaksanaan pembangunan antara provinsi dan Kabupaten Limapuluh Kota,” ujar Mahyeldi.
Beberapa isu strategis dibahas dalam pertemuan ini, mulai dari masalah konektivitas dan kemacetan di Kelok 9 yang sering terjadi saat puncak mudik Lebaran, hingga fluktuasi harga komoditas unggulan daerah, seperti gambir.
Sektor pariwisata juga menjadi perhatian khusus, terutama pengelolaan kawasan strategis di Lembah Harau. Selain itu, kesiapsiagaan menghadapi bencana dan mitigasi risiko menjelang arus mudik Lebaran turut menjadi bagian penting dalam pembahasan.
Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa percepatan pembangunan pada 2026 harus didorong melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Salah satu fokus utamanya adalah hilirisasi agroindustri, khususnya komoditas gambir.
“Hilirisasi ini sejalan dengan visi nasional. Kami ingin gambir tidak hanya dijual mentah, tetapi diolah menjadi produk turunan bernilai tinggi, seperti katekin,” jelasnya.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya kekompakan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta peran Sekretaris Daerah dalam menyatukan seluruh organisasi perangkat daerah agar bergerak seirama.
Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota, Safni Sikumbang, mengapresiasi kesediaan Gubernur untuk berkoordinasi langsung dengan jajaran Pemkab.
“Rapat koordinasi ini sudah kami rencanakan hampir setahun, dan alhamdulillah Pak Gubernur dapat hadir,” ujar Safni.
Sebagai pimpinan daerah yang baru, Safni mengaku membutuhkan arahan dari Pemprov Sumbar. Ia menekankan bahwa potensi daerah akan lebih optimal jika komunikasi dan kolaborasi antara provinsi, kabupaten, dan nagari berjalan lancar.
“Tidak mungkin sebuah kabupaten maju tanpa pendampingan di tingkat nagari dan desa. Begitu juga provinsi, tidak akan kuat jika kabupaten/kota tidak dirangkul,” kata Safni.
Safni juga menyoroti pentingnya akurasi data sebagai dasar perencanaan kebijakan, khususnya di sektor pertanian. Ketimpangan data antara pemerintah nagari dan penyuluh sering menimbulkan kebijakan yang tidak tepat.
“Jika komunikasi dari nagari ke kabupaten berjalan baik, insya Allah perbedaan data dan ketimpangan bisa kita hindari,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat sinergi pembangunan dan menyatukan arah kebijakan antara Pemprov Sumbar dan Kabupaten Limapuluh Kota ke depan.(da*)
