Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyalurkan bantuan senilai Rp30,3 miliar bagi masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, di Aula Maninjau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Kamis (12/2/2026).
Bantuan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana, terutama pada aspek ketenagakerjaan serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Kehadiran kami hari ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Ketenagakerjaan untuk membantu masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana,” ujar Yassierli, didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.
Yassierli menjelaskan, anggaran Rp30,3 miliar itu dialokasikan untuk berbagai program strategis, di antaranya pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di lima lokasi, pelaksanaan 20 paket program Padat Karya, program Tenaga Kerja Mandiri bagi 100 calon wirausaha, serta pelatihan vokasi bagi sekitar 5.000 peserta dengan durasi pelatihan satu hingga tiga pekan.
Selain program pemberdayaan, Kemnaker juga menyerahkan bantuan tunai kepada 125 perwakilan masyarakat dari empat kabupaten terdampak, yakni Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Agam, dan Tanah Datar. Dukungan peralatan berupa mesin bor dan mesin air turut diberikan guna menunjang kebutuhan komunitas di wilayah terdampak.
Menurut Yassierli, bantuan kali ini merupakan tahap lanjutan setelah sebelumnya Kemnaker menyalurkan bantuan melalui program Kemnaker Peduli pada Desember lalu, termasuk pengiriman relawan serta penyediaan dapur umum.
“Melalui BPVP Padang dan jaringan balai pelatihan lainnya, kami berkomitmen terus mendampingi proses pemulihan yang membutuhkan waktu dan sinergi berbagai pihak,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa bencana yang terjadi pada November tahun lalu memberikan dampak besar, tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada sektor ketenagakerjaan dan mata pencaharian masyarakat.
“Total kerusakan dan kerugian diperkirakan melampaui Rp33 triliun, dengan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar Rp22 triliun. Dampaknya sangat terasa pada dunia kerja dan sumber penghidupan warga,” ungkap Mahyeldi.
Ia merinci, dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, sebanyak 16 daerah terdampak bencana yang mencakup 313 nagari, 83 kecamatan, dan lebih dari 72 ribu kepala keluarga. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan penanganan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumatera Barat, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Bantuan ini bukan semata bantuan sosial, melainkan langkah strategis untuk membuka kembali peluang kerja,” tegasnya.
Mahyeldi menilai program Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri sangat relevan untuk mendorong kebangkitan ekonomi lokal, mengingat Sumbar memiliki lebih dari 700 ribu unit UMKM yang menjadi penopang utama perekonomian daerah.
“Pemulihan pascabencana bukan hanya soal membangun kembali yang rusak, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, insyaallah Sumatera Barat dapat bangkit dan menjadi lebih kuat,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pun berkomitmen mengawal pelaksanaan seluruh program bantuan tersebut bersama pemerintah kabupaten dan kota agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak.(adpsb/cen/bud)


