Jakarta, Rakyatterkini.com – Iran menyatakan kesiapannya untuk mempertimbangkan kompromi dalam upaya mencapai kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat, asalkan Washington bersedia membicarakan pencabutan sanksi. Pernyataan ini disampaikan oleh Majid Takht-Ravanchi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, dalam wawancara dengan BBC.
Sejak lama, pejabat AS menegaskan bahwa Iran-lah pihak yang menghambat kemajuan negosiasi nuklir yang telah berlangsung lama. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyebut Presiden Donald Trump sebenarnya ingin mencapai kesepakatan, namun menilai hal itu “sangat sulit” dilakukan dengan Iran.
Dalam pernyataannya di Teheran, Takht-Ravanchi menegaskan bahwa saat ini “bola ada di tangan Amerika untuk menunjukkan keseriusan mereka.” Ia menambahkan, “Jika mereka tulus, saya yakin kita bisa melangkah menuju kesepakatan.”
Ketegangan meningkat setelah Trump sempat mengancam serangan militer terhadap Iran jika kesepakatan nuklir gagal tercapai, sementara AS meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Timur Tengah. Ancaman itu muncul menyusul penindasan protes anti-pemerintah di Iran bulan lalu, yang menurut kelompok hak asasi manusia menewaskan ribuan orang.
Putaran pertama pembicaraan tidak langsung antara AS dan Iran di Oman awal Februari lalu disebut Takht-Ravanchi “lebih condong ke arah positif,” meski masih terlalu dini untuk menilai hasilnya. Putaran kedua dijadwalkan berlangsung di Jenewa. Iran juga menawarkan untuk menurunkan kadar uranium yang diperkaya hingga 60% sebagai tanda kesediaannya berkompromi.
Mengenai pengiriman uranium yang diperkaya tinggi ke luar Iran, seperti yang terjadi dalam kesepakatan nuklir 2015, Takht-Ravanchi menyatakan, “Masih terlalu dini untuk mengatakan apa yang akan terjadi selama negosiasi.” Rusia sebelumnya menerima 11.000 kg uranium tingkat rendah dalam kesepakatan multilateral 2015, yang kemudian dibatalkan Trump pada 2018, dan menawarkan untuk menerima material ini lagi.
Salah satu tuntutan utama Iran adalah pembicaraan hanya fokus pada isu nuklir. Takht-Ravanchi menegaskan, “Pemahaman kami, jika ingin mencapai kesepakatan, fokus harus pada isu nuklir.” Pernyataan ini menandai perubahan dari tuntutan AS yang menuntut nol pengayaan uranium, yang dianggap Iran sebagai garis merah dan pelanggaran hak berdasarkan perjanjian non-proliferasi nuklir.
Iran menolak membahas program rudal balistiknya dengan AS, sebuah tuntutan utama Israel. Takht-Ravanchi menegaskan, rudal adalah bagian dari pertahanan nasional: “Ketika kita diserang oleh Israel dan Amerika, rudal kita datang untuk menyelamatkan kita. Bagaimana kita bisa menerima menghapus kemampuan pertahanan sendiri?”
Diplomat senior ini juga mengkritik pesan yang bertentangan dari Presiden Trump. Menurutnya, AS melalui Oman menunjukkan minat menyelesaikan masalah secara damai, tetapi pernyataan terbaru Trump kembali menyinggung perubahan rezim di Iran. Takht-Ravanchi memperingatkan bahwa eskalasi militer akan “menjadi trauma dan merugikan semua pihak.”
Iran menegaskan bahwa pangkalan militer AS di kawasan akan dianggap target sah jika terjadi konflik. Dalam insiden sebelumnya, serangan Iran terhadap pangkalan Al-Udeid di Qatar dilakukan tanpa menimbulkan korban jiwa AS. Namun, dengan lebih dari 40.000 tentara AS kini ditempatkan di wilayah tersebut, situasinya bisa berubah signifikan.
Meskipun skeptisisme masih tinggi di kalangan pengamat mengenai tercapainya kesepakatan baru, Takht-Ravanchi menyatakan bahwa Iran memasuki putaran berikutnya di Jenewa dengan harapan mencapai kesepakatan. “Kami akan berusaha sebaik mungkin, tetapi pihak lain juga harus membuktikan kesungguhan mereka,” tutupnya.(da*)


