 |
| Pengerjaan huntara di Pessel untuk korban terdampak bencana. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Pemerintah menekankan pentingnya mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan tetap mengutamakan ketepatan sasaran, transparansi, serta kepastian hukum dan sosial bagi masyarakat terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan bahwa percepatan tersebut harus dibarengi dengan tata kelola administrasi yang rapi agar pelaksanaannya berjalan cepat tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Ia menegaskan bahwa validitas dan konsistensi data menjadi kunci utama, termasuk pemenuhan aspek administrasi agar tidak memicu kendala hukum maupun sosial. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam yang digelar di Kementerian Dalam Negeri pada Senin (23/2/2026).
Menurutnya, percepatan tidak semata-mata soal waktu, melainkan juga memastikan kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata warga terdampak serta mampu menjawab berbagai tantangan di lapangan.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah mempercepat pembangunan hunian tetap, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri, sehingga masyarakat dapat segera menempati rumah yang lebih layak dan aman.
Ia menambahkan, seluruh pihak berupaya menampung aspirasi masyarakat serta mencari solusi terbaik atas berbagai persoalan yang ada, termasuk mempercepat penyelesaian hunian sebelum Lebaran.
Melalui Satgas tersebut, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait terus memperkuat koordinasi dan penyelarasan data, sekaligus mendorong percepatan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi agar pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di tiga provinsi terdampak dapat berlangsung maksimal.(da*)
