 |
| Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menekankan bahwa bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi panggilan penting untuk mengevaluasi tata kelola kehutanan nasional secara menyeluruh.
“Bagi saya dan rekan-rekan di bidang kehutanan, peristiwa ini adalah tamparan keras yang menuntut kami meninjau kembali sistem pengelolaan hutan atau forest governance kita,” ujar Raja Juli saat membuka Lesson Learned Workshop bertajuk Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera di Jakarta, Kamis.
Meskipun beberapa bulan terakhir kementeriannya mencatat kemajuan dalam pembenahan sektor kehutanan, bencana ini menjadi momentum penting untuk refleksi sekaligus percepatan evaluasi menyeluruh.
“Peristiwa ini menjadi cambuk bagi kami untuk memperbaiki tata kelola kehutanan dengan lebih baik,” tambahnya.
Ketimpangan Luas Hutan dan Sumber Daya Manusia
Raja Juli mengungkapkan salah satu tantangan utama adalah ketimpangan antara luas kawasan hutan dan jumlah sumber daya manusia yang tersedia. Dari total sekitar 125 juta hektare hutan nasional, pengamanan hanya ditopang sekitar 4.800 polisi kehutanan. Sebagian dari mereka bahkan sudah memasuki usia kurang produktif.
Dengan kondisi tersebut, satu polisi kehutanan harus mengawasi rata-rata 25.000 hektare hutan, angka yang hampir mustahil untuk menjamin perlindungan maksimal dari pelanggaran dan kerusakan.
Di Aceh, misalnya, dari 3,5 juta hektare kawasan hutan, hanya terdapat 63 polisi kehutanan. Ketimpangan serupa juga terjadi di provinsi lain. Di Bengkulu, meski memiliki sekitar 900.000 hektare hutan produksi dan hutan lindung, anggaran untuk pengamanan masih sangat terbatas.
Raja Juli menambahkan, struktur otonomi daerah menempatkan urusan kehutanan sebagai kewenangan opsional, sehingga alokasi dana dari pemerintah daerah sering kali tidak sebanding dengan luas kawasan yang harus dijaga.
Pentingnya Kolaborasi Multipihak
Keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran membuat pengamanan hutan sulit jika hanya mengandalkan pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi publik dan kolaborasi lintas pihak menjadi kunci untuk memperkuat perlindungan hutan nasional.
“Bencana ini harus dijadikan titik balik untuk melakukan pembenahan struktural, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan memperluas sinergi demi menjaga kelestarian hutan Indonesia,” tegas Raja Juli.(da*)
