 |
| Kepala Dinas Kominfo Pesisir Selatan, Wendi, bersama pimpinan BPS. |
Pesisir Selatan, Rakyatterkini.com — Badan Pusat Statistik Pesisir Selatan memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Pesisir Selatan akan berlangsung selama 60 hari pada Juni 2026.
Agenda yang digelar setiap satu dekade ini menjadi instrumen penting untuk memotret secara komprehensif struktur dan dinamika perekonomian daerah.
Kepala BPS Pesisir Selatan, Hendro Seprita Deza, mengatakan sensus ekonomi bukan sekadar pendataan rutin, melainkan fondasi dalam menyusun arah kebijakan pembangunan.
“Sensus ekonomi memberikan gambaran utuh tentang daya saing usaha, peta perekonomian wilayah, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, perkembangan ekonomi digital hingga ekonomi berbasis lingkungan.
Data ini menjadi dasar dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya saat melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, Senin (23/2/2026).
Menurut Hendro, hasil sensus akan menjadi rujukan utama pemerintah dalam merancang strategi pembangunan ekonomi ke depan. Karena itu, ia mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas sensus.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Pesisir Selatan, Wendi, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung penuh kesuksesan Sensus Ekonomi 2026, terutama dalam aspek penyebarluasan informasi.
“Kami menyadari keberhasilan sensus sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat. Di sinilah peran Kominfo menjadi penting, memastikan informasi sampai secara merata, baik di wilayah perkotaan maupun hingga ke nagari-nagari,” kata Wendi.
Ia menjelaskan, Diskominfo akan mengoptimalkan seluruh kanal komunikasi resmi pemerintah daerah, mulai dari website, media sosial, hingga jaringan informasi publik lainnya.
“Kami akan menyusun strategi komunikasi yang masif dan terstruktur. Konten sosialisasi akan dibuat informatif dan mudah dipahami, sehingga pelaku usaha tidak ragu memberikan data yang dibutuhkan,” ucapnya.
Selain itu, Wendi juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap kegiatan sensus.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Data yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan digunakan semata-mata untuk kepentingan perencanaan pembangunan. Kami akan ikut membantu mengedukasi masyarakat terkait hal ini,” tuturnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga siap berkolaborasi dalam bentuk publikasi berkala selama masa pelaksanaan sensus.
“Kami ingin masyarakat terus mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan sensus. Dengan komunikasi yang terbuka, kami optimistis partisipasi akan meningkat,” tambahnya.
Wendi berharap sinergi antara BPS dan Pemerintah Daerah dapat menjadi contoh kolaborasi lintas sektor dalam menghasilkan data berkualitas.
“Data yang akurat adalah kunci. Dengan data yang kuat, kebijakan akan lebih tepat, dan dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui sinergi tersebut, Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan berjalan lancar serta menghasilkan data yang akurat dan kredibel sebagai dasar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurut Hendro, setiap data yang diberikan pelaku usaha adalah potongan cerita tentang perjuangan ekonomi masyarakat. Dari usaha kecil di nagari hingga bisnis yang berkembang di pusat kota, semuanya memiliki peran dalam membentuk wajah perekonomian Pesisir Selatan.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terbuka dan memberikan informasi yang benar serta lengkap kepada petugas sensus.
“Data yang akurat akan melahirkan kebijakan yang tepat. Dampaknya kembali kepada masyarakat sendiri,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Pesisir Selatan, Wendi, menegaskan komitmen pihaknya untuk memastikan informasi tentang sensus menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Kami menyadari keberhasilan sensus sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat. Di sinilah peran Kominfo menjadi penting, memastikan informasi sampai secara merata, baik di wilayah perkotaan maupun hingga ke nagari-nagari,” ujar Wendi.
Diskominfo akan mengoptimalkan berbagai kanal resmi pemerintah daerah mulai dari website, media sosial, hingga jaringan informasi publik agar sosialisasi berjalan masif dan mudah dipahami.
Tak hanya itu, Wendi juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Data yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan digunakan semata-mata untuk kepentingan perencanaan pembangunan. Kami akan ikut membantu mengedukasi masyarakat terkait hal ini,” tuturnya.
Sinergi antara BPS dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan menjadi contoh kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan data berkualitas.
Bagi Pesisir Selatan, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda sepuluh tahunan. Ia adalah upaya bersama memastikan setiap usaha sekecil apa pun punya tempat dalam perencanaan pembangunan.
Karena pada akhirnya, data yang akurat bukan hanya angka-angka di atas kertas, melainkan pijakan untuk menghadirkan kebijakan yang lebih adil, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (adv)
