 |
| Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung program Klinik UMKM Minang Bangkit |
Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memberikan dukungan penuh terhadap program Klinik UMKM Minang Bangkit, yang digagas oleh Kementerian UMKM.
Program ini bertujuan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan bahwa inisiatif ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat Sumbar yang tengah berusaha bangkit dari dampak bencana hidrometeorologi.
“Kami percaya Klinik UMKM Minang Bangkit akan mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana, terutama bagi pelaku UMKM. Insya Allah, program ini akan berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata,” ujar Mahyeldi.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Mahyeldi saat mengikuti Rapat Koordinasi Klinik UMKM Bangkit Pascabencana bersama Kementerian UMKM secara daring dari Istana Gubernuran, Rabu (21/1/2026).
Gubernur juga mendorong pelaku UMKM terdampak bencana untuk segera melakukan pendataan melalui Klinik UMKM, sebagai langkah awal pemulihan usaha.
“Mari kita bangun kembali usaha kita, hidupkan ekonomi nagari, dan buktikan bahwa masyarakat Minangkabau selalu mampu bangkit dari setiap cobaan,” tambahnya.
Mahyeldi berharap Klinik UMKM Minang Bangkit tidak sekadar menjadi tempat konsultasi, tetapi juga menjadi pusat kebangkitan ekonomi rakyat, sehingga pelaku UMKM dapat kembali lebih kuat, tangguh, dan berdaya saing.
Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Siti Azizah, menjelaskan bahwa Klinik UMKM Bangkit menawarkan tiga layanan utama: pembiayaan, belanja produk lokal, dan layanan produksi, yang dijalankan dengan koordinasi seluruh mitra terkait.
“Program ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi daerah Sumbar secara berkelanjutan, sesuai arahan Presiden RI agar pemerintah pusat mendukung pemulihan pascabencana di daerah,” jelas Siti.
Pemprov Sumbar bersama Kementerian UMKM saat ini terus melakukan pemetaan UMKM terdampak bencana secara bertahap. Data ini akan disinkronkan dengan pemerintah pusat dan perbankan agar program bantuan dapat tepat sasaran.
Selain akses pembiayaan, pelaku UMKM juga akan mendapatkan pendampingan manajemen usaha, bantuan pemasaran, penguatan digitalisasi dan legalitas usaha, serta peningkatan kapasitas produksi melalui Klinik UMKM Minang Bangkit.
Untuk layanan pembiayaan, Kementerian UMKM menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perbankan, lembaga keuangan non-bank, OJK, Bank Indonesia, hingga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Program ini juga menjadi bagian dari inventarisasi dan pemetaan UMKM terdampak bencana di Sumatera. Data yang terkumpul akan menjadi dasar penyusunan program bantuan dan pemulihan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
Rapat koordinasi dihadiri pula oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Endrizal, beserta jajaran, serta Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Siti Azizah, bersama tim.(da*)
