 |
| Dunia terlalu fokus ke Gaza, Israel makin merajalela di Tepi Barat. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Israel berencana melanjutkan dua proyek pemukiman besar di wilayah Yerusalem Timur yang diduduki, langkah yang menurut para pejabat dan pakar Palestina bisa menjadi pukulan serius bagi prospek negara Palestina yang berkelanjutan.
Pemerintah Yerusalem mengumumkan pada Minggu (11/1/2026) bahwa otoritas Israel akan meninjau persetujuan pembangunan 9.000 unit pemukiman di lokasi bekas bandara Qalandiya, juga dikenal sebagai Atarot, serta proyek terpisah di Sheikh Jarrah yang melibatkan relokasi 40 keluarga Palestina.
Untuk memahami dampak strategis dari rencana ini, Al Jazeera mewawancarai Suhail Khalilieh, analis politik dan pakar pemukiman ilegal Israel.
Proyek Atarot sebelumnya sempat ditunda pada Desember lalu. Rencana pembangunan yang awalnya dijadwalkan pada 2025 kini kembali dibahas. Menurut Khalilieh, waktu pelaksanaan proyek ini terkait dengan perubahan geopolitik setelah pertemuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini.
“Pertemuan itu… berfungsi sebagai lampu hijau untuk ekspansi pemukiman yang berkelanjutan,” kata Khalilieh. Ia menambahkan bahwa dukungan Amerika yang menempatkan Yerusalem di luar proses negosiasi internasional mendorong Israel langsung melanjutkan proyek ini, sementara kritik global hanya berupa “keberatan verbal tanpa efek nyata.”
Menurut Khalilieh, proyek Atarot bukan sekadar soal pembangunan rumah, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas untuk membatasi mobilitas dan kontinuitas wilayah Palestina. Pemukiman ini menjadi salah satu dari tiga poros utama dalam rencana “Yerusalem Raya”:
Utara: Proyek Atarot menghubungkan Yerusalem Timur dengan blok pemukiman Givat Zeev, yang secara efektif memisahkan kota dari Ramallah.
Timur: Rencana E1 bertujuan menghubungkan Yerusalem Timur dengan blok Maale Adumim.
Selatan: Perluasan di Har Gilo dan Nahal Heletz menghubungkan kota dengan blok Gush Etzion.
“Dengan tambahan ini, wilayah Yerusalem yang dikontrol Israel akan bertambah hingga 246 km², atau sekitar 4,5 persen dari total luas Tepi Barat, yang secara signifikan menghalangi kemungkinan pendirian ibu kota Palestina di Yerusalem Timur,” jelas Khalilieh.
Sementara itu, proyek "Nahalat Shimon" di Sheikh Jarrah menargetkan kawasan bersejarah di utara Kota Tua. Khalilieh menekankan bahwa proyek ini dimaksudkan untuk memutus kontinuitas geografis lingkungan Palestina seperti Silwan, Bukit Zaitun, dan Sheikh Jarrah, mengubahnya menjadi “pulau-pulau penduduk yang terisolasi.”
“Pengosongan Kota Tua dilakukan secara bertahap melalui pembongkaran rumah yang intensif,” katanya. Israel menggunakan istilah “pembaruan perkotaan” atau “pemukiman lahan” untuk menyamarkan tindakan penggusuran paksa.
Lebih dari 300 rumah Palestina di Yerusalem Timur dihancurkan pada 2025, sementara penyatuan pajak properti (Arnona) memaksa warga Palestina membayar tarif tinggi, mendorong mereka meninggalkan wilayah tersebut secara perlahan.
Khalilieh menyebut langkah ini sebagai “pemindahan paksa diam-diam” yang mengubah lanskap sosial dan demografis Yerusalem Timur secara drastis. (da*)
