 |
| Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggelar pertemuan |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang bergerak cepat untuk menuntaskan masalah ketersediaan air bersih yang masih dirasakan di sejumlah wilayah pascabencana.
Sebagai langkah sementara untuk kawasan yang belum terjangkau jaringan perpipaan, Pemko Padang menggandeng Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat (Sumbar).
Kesepakatan kerja sama ini dicapai dalam pertemuan antara Wali Kota Padang, Fadly Amran, dengan Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (21/1/2026).
Fadly menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur dasar, terutama air bersih, menjadi prioritas utama. Meskipun layanan Perumda Air Minum (PDAM) Kota Padang secara keseluruhan telah pulih hampir sepenuhnya, masih terdapat sejumlah pemukiman yang membutuhkan intervensi khusus.
“Alhamdulillah, pelayanan PDAM saat ini sudah mencapai sekitar 99 persen, meskipun ada beberapa titik yang masih mengalami tekanan air rendah. Namun, bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan PDAM, kita perlu menyiapkan solusi alternatif,” ujar Fadly.
Hasil pemetaan lapangan menunjukkan bahwa opsi tercepat dan realistis untuk wilayah non-PDAM adalah pembangunan sumur bor atau sumur komunal. Fadly merinci, diperlukan sekitar 228 titik sumur bor yang tersebar di empat kecamatan terdampak, yakni Kuranji (36 titik), Koto Tangah (107 titik), Pauh (48 titik), dan Nanggalo (37 titik). “Kami berharap Balai dapat mendukung pengadaan sumur bor ini sebagai solusi jangka pendek,” tambahnya.
Menanggapi hal ini, Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, menyatakan siap mendukung penuh upaya Pemko Padang. Maria mengusulkan dua alternatif teknis: pertama, pemasangan pipa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) darurat jika terdapat sumber air baku memadai; kedua, pembangunan sumur bor terintegrasi dengan sistem penampungan air, seperti yang telah diterapkan di Padang Pariaman.
“Pembangunan sumur bor ini tidak hanya sekadar pengeboran. Kami menyiapkan paket lengkap, termasuk sistem penampungan air dan sumber energi, seperti penggunaan solar panel jika listrik tidak tersedia,” jelas Maria.
Namun, Maria menekankan bahwa kelancaran program ini tergantung pada kesiapan lahan yang bersih dari sengketa dan penetapan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. “Lahan harus clear dan clear, dan pengelolaannya harus jelas sejak awal,” ujarnya.
Sinergi antara Pemko Padang dan BPBPK Sumbar ini diharapkan mampu menjadi solusi cepat bagi ratusan kepala keluarga yang saat ini masih kesulitan mengakses air bersih pascabencana.(da*)
