 |
| Peresmian Huntara Kayu Pasak di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. |
Agam, Rakyatterkini.com — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Pratikno, dalam kunjungan kerja ke Sumatera Barat, Sabtu (24/1/2026).
Agenda utama kunjungan tersebut adalah peresmian hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana, sekaligus peninjauan perkembangan pemulihan pascabencana di Kabupaten Agam.
Peresmian huntara dipusatkan di Kecamatan Palembayan dan diikuti secara daring oleh pemerintah daerah lain yang juga terdampak, yakni Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Sebelum peresmian, Menko PMK bersama rombongan menghadiri rapat paparan progres penanganan bencana di Sumatera Barat yang berlangsung di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam.
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto,
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Bupati Agam Benny Warlis, Wakil Kepala BPS RI Dr. Soni Hari Budi Utomo Harmadi, jajaran Deputi Kemenko PMK, unsur TNI–Polri, serta para kepala daerah dan Forkopimda se-Sumatera Barat.
Dalam kesempatan itu, Menko PMK Pratikno mengungkapkan bahwa Presiden RI telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di tiga provinsi. Satgas tersebut bertugas mengoordinasikan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pemulihan pascabencana di wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Pratikno menegaskan arahan Presiden agar proses pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali fasilitas yang rusak, tetapi dilakukan dengan pendekatan membangun lebih baik dan lebih aman.
Menurutnya, rehabilitasi dan rekonstruksi harus berbasis data yang akurat, termasuk data geospasial serta by name by address, guna memastikan pembangunan tidak kembali dilakukan di kawasan rawan bencana.
Ia juga menjelaskan mekanisme penanganan pascabencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatera.
Pendataan kerusakan dan kebutuhan pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pendampingan BNPB, diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), serta didukung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menyampaikan bahwa penanganan darurat di Sumatera Barat terus berjalan.
Sejumlah jembatan darurat, seperti jembatan Bailey dan Aramco, dilaporkan hampir rampung. Selain itu, ratusan alat berat dari pemerintah pusat telah dikerahkan untuk mendukung proses pemulihan di daerah terdampak.
Ia memastikan ketersediaan logistik masih dalam kondisi aman. Distribusi bantuan kini difokuskan melalui jalur darat, seiring ditutupnya posko logistik di Bandara Internasional Minangkabau. Layanan dasar, seperti listrik, komunikasi, air bersih, kesehatan, serta pasokan BBM dan LPG, juga dilaporkan hampir sepenuhnya pulih.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan estimasi total kerusakan dan kerugian akibat bencana di Sumatera Barat mencapai sekitar Rp33 triliun dan berdampak pada 15 kabupaten dan kota. Daerah dengan tingkat kerusakan paling parah meliputi Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Pariaman.
Ia menambahkan, kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp21,4 triliun. Anggaran tersebut mencakup sektor infrastruktur, permukiman, sosial dan pendidikan, ekonomi pertanian dan perkebunan, serta lintas sektor untuk pengurangan risiko bencana.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya pembangunan sabo dam dan cek dam, khususnya di wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar, sebagai langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi banjir dan lahar dingin di masa mendatang. Ia berharap pendanaan pemulihan dapat sepenuhnya bersumber dari APBN, serta meminta percepatan penyaluran Dana Transfer ke Daerah agar perbaikan infrastruktur dapat segera direalisasikan.
Dengan diresmikannya hunian sementara ini, diharapkan proses pemulihan kehidupan masyarakat terdampak dapat segera berjalan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan Sumatera Barat yang lebih tangguh dan aman dari ancaman bencana.(da*)
