 |
| Menko PMK Pratikno menyampaikan, pembangunan Huntara |
Agam, Rakyatterkini.com – Hunian Sementara (Huntara) untuk warga terdampak bencana di Sumatera Barat resmi mulai dihuni sejak Sabtu (24/1/2026). Huntara ini dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan tersebar di empat kabupaten, yakni Agam, Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, dan Pesisir Selatan, dengan total 267 unit.
Warga yang sebelumnya menempati lokasi pengungsian kini dapat tinggal di hunian yang lebih layak dan memiliki fasilitas memadai. Peresmian Huntara dilakukan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Secara simbolis, kunci Huntara diserahkan di Lapangan Kayu Pasak, Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.
Menko PMK Pratikno menyampaikan, pembangunan Huntara merupakan bagian dari tahapan pemulihan bagi masyarakat terdampak. “Ini langkah penting agar warga tidak lama tinggal di pengungsian dan bisa menjalani kehidupan keluarga yang lebih normal, sambil menunggu pembangunan Hunian Tetap (Huntap),” ujarnya.
Pratikno juga menjelaskan bahwa pemerintah telah membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan, jembatan, listrik, dan kebutuhan dasar lainnya.
Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi upaya cepat BNPB dan pemerintah daerah dalam penyediaan Huntara. Menurutnya, hunian sementara ini membantu warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan hingga berat. Pemerintah juga menyiapkan bantuan berupa dana Rp 15–30 juta untuk rumah rusak ringan hingga sedang, sedangkan rumah rusak berat akan mendapatkan Huntap atau opsi tinggal di Huntara dengan Dana Tunggu Hunian (DTH).
Tahap DTH, kata Tito, sudah berjalan dan terus divalidasi bersama BPS di tiga provinsi terdampak. Di Sumbar, sebanyak 1.867 DTH telah disalurkan, masing-masing sebesar Rp600.000 per bulan selama enam bulan atau hingga Huntap selesai dibangun.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, memastikan hak logistik warga di Huntara tetap terpenuhi. Di Kabupaten Agam, dari target 385 unit, 117 Huntara sudah selesai dibangun. Padang Pariaman 74 unit, Lima Puluh Kota 34 unit dari 60, dan Pesisir Selatan 42 unit dari 62. Secara total, kebutuhan Huntara di Sumbar mencapai 417 unit.
Suharyanto menambahkan, pendistribusian logistik akan menyesuaikan kondisi lapangan. Jika memungkinkan, penghuni Huntara dapat memasak sendiri; jika tidak, disediakan dapur umum dan bantuan alat masak bagi yang membutuhkan.
Salah seorang penghuni, Welmi Asmar (41), menyatakan Huntara jauh lebih nyaman dibandingkan lokasi pengungsian. Sebelumnya ia dan keluarganya harus berbagi satu ruang kelas SD bersama 20 kepala keluarga. “Alhamdulillah sekarang sudah ada Huntara. Kami berharap bisa hidup normal kembali,” ujarnya.
Suharyanto menegaskan, Sumbar kini memasuki tahap pemulihan pasca-bencana. Dari 13 kabupaten dan kota terdampak, kebutuhan logistik dan infrastruktur telah ditangani dengan baik. Sebagian besar jalan nasional dan provinsi yang sempat terputus kini sudah tersambung, kecuali satu jalan nasional di Lembah Anai yang masih dalam perbaikan dan hanya bisa dilalui kendaraan kecil. BNPB terus memantau perkembangan hingga ke pedesaan.(da*)
