Padang, Rakyatterkini.com— Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai 5,7 persen pada 2026. Bank Indonesia (BI) menilai target tersebut cukup ambisius dan membutuhkan upaya ekstra, terutama melalui pengembangan sektor usaha baru sebagai penggerak ekonomi daerah.
Kepala BI Sumbar, Mohamad Abdul Madjid Ikram, menyatakan dalam Dialog Ekonomi Sumbar bertajuk Peluang dan Tantangan Ekonomi Sumbar 2026, bahwa kondisi ekonomi saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak bencana alam yang memengaruhi sektor-sektor utama.
“Kita ditargetkan tumbuh 5,7 persen oleh pemerintah pusat, tapi saya kira ini cukup berat dicapai,” ujar Madjid, Senin (19/1/2026).
Ia menambahkan, untuk mendekati target tersebut, Sumbar perlu melakukan diversifikasi ekonomi dengan mendorong pengembangan usaha baru. Sektor kesehatan menjadi salah satu yang memiliki potensi besar, baik dari sisi layanan maupun ketersediaan sumber daya pendukung.
Selain itu, peluang juga terbuka pada industri data center yang tengah berkembang pesat di Indonesia. Sumbar dinilai bisa mengambil peran dalam sektor ini jika didukung infrastruktur dan kebijakan yang tepat.
Potensi lain yang menjanjikan adalah pengolahan sampah berbasis waste to energy, yang kini mulai dikembangkan di berbagai daerah sebagai solusi energi dan lingkungan.
Pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2025 diperkirakan berada di kisaran 3,33–4,13 persen. Capaian ini dinilai belum cukup kuat sebagai modal untuk mengejar target pada 2026.
Memasuki 2026, BI Sumbar akan fokus mendukung pemulihan ekonomi daerah, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pertanian, yang sebelumnya terdampak cukup besar akibat bencana alam.
“Ternyata bencana berdampak signifikan pada UMKM dan pertanian. Karena salah satu tugas BI adalah pengendalian harga pangan, mau tidak mau kami harus mendorong peningkatan produksi pangan,” jelas Madjid.
Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan tersebut, BI Sumbar memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada 2026 berada di kisaran 4 persen. Angka ini dianggap lebih realistis, mengingat kondisi ekonomi daerah dan proses pemulihan yang masih berlangsung. (da*)


