Padang, Rakyatterkini.com – Banjir bandang yang melanda Sumatera Barat pada November 2025 lalu meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat.
Selain dampak alamiah, kegagalan manajemen penanganan bencana membuat kerugian dan penderitaan warga semakin berat.
Hal ini disoroti oleh Ketua Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumbar, Prof. Musliar Kasim,, melalui opininya berjudul “Kenapa Kita Selalu Gagap Dihadapan Bencana: Kacaunya Manajemen Banjir Bandang Sumatera Barat 2025”.
Menurut Prof. Musliar, banjir bandang dan longsor yang merusak wilayah Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, hingga Kota Padang pada akhir 2025, bukan sekadar bencana musiman. Peristiwa ini justru menyoroti kelemahan serius sistem kebencanaan di Sumbar yang selama ini pincang dan reaktif.
Dampak bencana ini sangat luas hingga memunculkan desakan penetapan status Bencana Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tragedi ini tidak lagi bisa dipandang sebagai musibah lokal biasa.
Padahal, Sumbar bukan wilayah baru bagi bencana alam; seharusnya pemerintah daerah sudah memiliki pengalaman dan antisipasi yang matang.
Data BNPB per 12 Desember 2025 mencatat sedikitnya 990 orang meninggal dunia, sementara 222 lainnya masih hilang di tiga provinsi terdampak: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kerusakan infrastruktur juga masif, dengan lebih dari 1.200 fasilitas umum rusak, termasuk sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan ratusan jembatan. Angka ini menjadikan banjir 2025 sebagai salah satu bencana paling mematikan sejak Gempa Palu 2018.
Di Sumbar, Kabupaten Agam tercatat memiliki korban terbanyak, mencapai 192 jiwa, disusul Tanah Datar dan Padang Pariaman. Secara keseluruhan, lebih dari 3,3 juta jiwa terdampak, dengan sekitar 894 ribu orang harus mengungsi. Kerugian sementara di tiga provinsi diperkirakan mencapai Rp 68,6 triliun, mencerminkan kerusakan parah pada infrastruktur, permukiman, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ironisnya, di lapangan masyarakat justru bergerak cepat saling membantu, sementara respons pemerintah tampak lambat.
Pada 11 Desember 2025, Prof. Musliar melakukan peninjauan langsung ke Kecamatan Palembayan, salah satu titik terdampak terparah. Ia menilai penanganan bencana di lapangan berjalan tanpa koordinasi yang jelas. Awal-awal bencana, terjadi tumpang tindih kewenangan antara BPBD, TNI/Polri, Dinas Sosial, dan relawan dalam pendataan korban, distribusi bantuan, hingga operasi SAR.
Mobilisasi bantuan juga mengalami keterlambatan signifikan. Pertanyaan mendasar “siapa bertanggung jawab dan di mana?” tidak pernah terjawab dengan jelas. Tidak ada lembaga yang bisa beroperasi optimal karena sistem penanggulangan bencana belum siap. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah membuat korban terasa seperti angka statistik, bukan manusia yang membutuhkan pertolongan.
Distribusi logistik pun timpang. Bantuan menumpuk di posko utama, sementara warga di wilayah terisolasi masih menunggu kebutuhan dasar. Puluhan titik jalur darat terputus akibat rusaknya jalan dan jembatan, sehingga tim SAR kesulitan menjangkau lokasi. Evakuasi udara yang seharusnya dilakukan segera tidak optimal karena lemahnya kesiapan infrastruktur alternatif.
Banjir bandang ini bukan hanya akibat cuaca ekstrem. Prof. Musliar menekankan bahwa bencana ini adalah akibat kelalaian panjang dalam pengelolaan lingkungan. Tutupan hutan di hulu DAS terus menyusut akibat pembalakan liar dan aktivitas ekstraktif. Penataan ruang yang kurang memperhatikan mitigasi risiko membuat permukiman dan fasilitas vital berada di zona rawan. Kurangnya ketegasan pemerintah terhadap pelanggaran tata ruang semakin memperparah kerentanan.
Sistem peringatan dini juga tidak berjalan efektif. Masyarakat tidak segera dievakuasi, aparat lambat mengeluarkan instruksi, dan koordinasi di lapangan terhambat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mitigasi bencana membuat dampak semakin besar.
Setelah bencana, proses rehabilitasi menghadapi tantangan berat. Kebutuhan pemulihan infrastruktur dan ekonomi mencapai puluhan triliun rupiah, sementara tanpa intervensi serius dari pemerintah pusat, proses ini akan lambat dan tidak terarah. Sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata, sebagai tulang punggung ekonomi Sumbar, mengalami kerusakan parah. Masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah yang nyata, bukan hanya bantuan sementara.
Prof. Musliar menekankan bahwa tragedi ini harus menjadi titik balik. Pemerintah pusat perlu memperkuat dukungan melalui restorasi ekosistem hulu, moratorium izin ekstraktif, penataan ruang berbasis mitigasi, relokasi permukiman di zona merah, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
Kolaborasi antarpihak dan pembangunan infrastruktur tahan bencana harus menjadi prioritas. Pesan dari bencana ini sederhana: ketika alam kehilangan keseimbangan, manusia membayar harga paling mahal. Negara berkewajiban melindungi keselamatan rakyat dan menjaga kelestarian lingkungan, agar tragedi serupa tidak terulang.(da*)
