 |
| Bupati Agam, Benni Warlis, menyampaikan hal ini saat memimpin rapat |
Lubuk Basung, Rakyatterkini.com– Pemerintah Kabupaten Agam resmi mengakhiri status tanggap darurat pascabanjir bandang dan tanah longsor, dan menetapkan masa transisi pemulihan selama enam bulan ke depan. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap penanganan bencana yang telah berlangsung sejak awal musibah melanda berbagai wilayah di Kabupaten Agam.
Bupati Agam, Benni Warlis, menyampaikan hal ini saat memimpin rapat evaluasi di Aula Kantor Bupati Agam, Senin (5/1). Rapat dihadiri Wakil Bupati Muhammad Iqbal SE MCom, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Muhammad Lutfi AR, kepala OPD, camat terdampak, dan pihak terkait lainnya.
Dalam rapat, dibahas perkembangan penanganan bencana, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah strategis untuk transisi menuju pemulihan. Kepala BPBD Agam, Rahmat Lasmono, melaporkan hingga saat ini tercatat 165 korban meninggal dunia. Korban tersebar di beberapa kecamatan: Malalak (16 orang), Matur (1), Tanjung Raya (10), Palupuah (1), Palembayan (136), dan Ampek Nagari (1). Selain itu, 37 orang masih dinyatakan hilang, dan 23 jenazah belum teridentifikasi.
Jumlah pengungsi mencapai 3.246 jiwa, yang menempati masjid, musala, dan rumah keluarga. Sementara tiga korban masih menjalani perawatan medis di RSUD setempat. Kerusakan diperkirakan mencapai lebih dari Rp6,5 triliun, dengan 1.729 rumah rusak berat atau hanyut, dan 14 rumah lain masih terancam longsor. Sektor pertanian juga mengalami kerugian sekitar Rp123 miliar, yang berdampak pada perekonomian masyarakat.
Untuk pemulihan, Pemkab Agam telah merencanakan pembangunan hunian sementara (huntara) di lima kecamatan terdampak. Lokasinya antara lain:
Palembayan: Lapangan SD 05 Kayu Pasak, Padang Gantiang, dan Lapangan Jajaran Tamtaman
IV Koto: Ujuang Bancah, Balingka
Malalak: Lapangan Lambeh, Jorong Bukik Malanca
Palupuah: Lapangan Pakan Salasa Jorong Guntuang dan Bateh Gadang
Tanjung Raya: Jorong Bancah, Nagari Maninjau, dan objek wisata Linggai
BPBD Agam menyebutkan bahwa proses normalisasi sungai dan pembersihan material banjir memerlukan 63 unit alat berat ekskavator, yang difokuskan di Palembayan, Palupuah, Malalak, dan Tanjung Raya.
Hingga kini, total donasi yang masuk mencapai Rp2,736 miliar, dengan Rp800 juta telah digunakan untuk kebutuhan pokok pengungsi, sementara Rp1,877 miliar dikelola bersama BAZNAS.
Rapat juga diisi paparan dari camat terdampak terkait kondisi terkini dan upaya pemulihan yang telah dan akan dilakukan. Ketua DPRD Agam, Ilham, memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal. Kapolres AKBP Muari mengajak semua pihak menjadikan bencana ini sebagai pembelajaran, sedangkan Dandim Letkol Inf Slamet Dwi Santoso menekankan koordinasi lintas sektor agar penanganan lebih efektif.
Wakil Bupati Muhammad Iqbal menyampaikan terima kasih kepada TNI, Polri, Basarnas, dan relawan, sekaligus menegaskan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meski status telah beralih.
Bupati Benni Warlis menegaskan meski bencana ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, penanganannya mendapat dukungan pemerintah provinsi, kementerian, bahkan Presiden dan Wakil Presiden. “Dengan berakhirnya status tanggap darurat dan dimulainya masa transisi, pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap berjalan lancar. Kita akan menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran ke depan,” ujarnya.
Berdasarkan evaluasi dan masukan dari berbagai pihak, status tanggap darurat resmi berakhir dan diganti masa transisi pemulihan selama enam bulan, yang dapat diperpanjang jika proses pemulihan belum optimal.(da*)
