Notification

×

Iklan

Sumbar Tetapkan 3 Prioritas Rehab-Rekon Pascabencana

Jumat, 19 Desember 2025 | 02:55 WIB Last Updated 2025-12-18T19:55:00Z

PadangRakyatterkini.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan tiga fokus utama dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-Rekon) pascabencana, yaitu pembangunan hunian tetap, perbaikan infrastruktur dasar, dan pemulihan fasilitas publik.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan hal ini usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, dalam kegiatan pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang di Padang, Rabu (17/12/2025).

Menurut Mahyeldi, prioritas pertama adalah pembangunan hunian permanen bagi warga terdampak bencana. “Hunian tetap merupakan kebutuhan paling mendesak. Masyarakat harus segera memiliki tempat tinggal yang aman dan layak,” jelasnya.

Prioritas kedua adalah perbaikan infrastruktur vital yang rusak, seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi, yang berperan penting bagi mobilitas serta pemulihan ekonomi masyarakat. “Pemulihan infrastruktur ini sangat menentukan kelancaran aktivitas warga dan penggerak ekonomi lokal. Oleh karena itu, menjadi fokus utama kami,” ujar Mahyeldi.

Sementara itu, prioritas ketiga difokuskan pada pemulihan fasilitas publik, termasuk sekolah, rumah ibadah, puskesmas, dan rumah sakit, agar layanan dasar masyarakat dapat kembali berjalan optimal. “Pemulihan fasilitas publik penting untuk memastikan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat tetap berjalan,” tambahnya.

Terkait pembangunan hunian tetap melalui relokasi, Mahyeldi menyebut pemerintah pusat membuka peluang pemanfaatan lahan negara maupun aset BUMN untuk daerah yang kesulitan memperoleh lahan. 

“Kita bisa memanfaatkan aset milik kabupaten/kota, provinsi, pemerintah pusat, bahkan BUMN, sesuai arahan Presiden yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara,” jelasnya.

Gubernur Mahyeldi menegaskan, pelaksanaan Rehab-Rekon tidak bisa hanya mengandalkan APBD daerah terdampak. Ia menghargai kebijakan pemerintah pusat yang menjamin tidak adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 untuk wilayah terdampak bencana dan menyiapkan anggaran khusus Rehab-Rekon.

“Kami berterima kasih kepada Presiden dan Menteri Keuangan atas kebijakan ini. Semoga anggaran yang disiapkan cukup untuk mendukung seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat,” pungkas Mahyeldi.(da*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update