 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Sekdaprov Arry Yuswandi |
Padang, Rakyatterkini.com — Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dalam penanganan bencana serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menuai apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian.
Mendagri menilai capaian Pemprov Sumbar, baik dalam penanganan tanggap darurat bencana maupun pengelolaan keuangan daerah, tergolong sangat baik dan masuk jajaran terbaik secara nasional.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, realisasi belanja APBD Provinsi Sumatera Barat mencapai 85,58 persen dari total anggaran sebesar Rp6,24 triliun lebih. Dengan capaian tersebut, Sumbar menempati peringkat ketiga nasional dalam persentase realisasi belanja APBD tingkat provinsi, berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kepulauan Riau.
Sementara itu, dari sisi pendapatan, Sumatera Barat berada di posisi ke-10 nasional. Realisasi pendapatan APBD tercatat sebesar 93,32 persen dari target Rp6,12 triliun lebih. Angka ini melampaui rata-rata nasional realisasi pendapatan provinsi yang berada di kisaran 89,31 persen.
Menurut Tito Karnavian, kinerja positif Pemprov Sumbar juga tercermin dalam penanganan kondisi darurat bencana. Koordinasi lintas sektor dinilai berjalan efektif, sehingga kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat dipenuhi dalam waktu relatif singkat.
“Secara persentase, kinerja APBD Sumbar tergolong bagus. Termasuk dalam penanganan bencana, Sumbar juga menunjukkan kinerja yang positif,” ujar Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 yang diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia secara daring, Selasa (24/12/2025).
Ia menjelaskan, rapat evaluasi tersebut dilaksanakan menjelang akhir tahun anggaran sebagai bentuk kewajiban pemerintah pusat dalam memantau serta menyampaikan perkembangan realisasi pendapatan dan belanja APBD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
“Karena sudah mendekati akhir tahun, kami berkewajiban menyampaikan progres realisasi pendapatan dan belanja APBD daerah,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan arahan Presiden RI yang menekankan pentingnya optimalisasi belanja daerah. Belanja pemerintah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui peningkatan konsumsi rumah tangga dan pergerakan sektor swasta.
“Belanja pemerintah sangat berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga. Dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi, lebih dari 50 persen kontribusinya berasal dari konsumsi rumah tangga,” jelasnya.
Menanggapi apresiasi tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan rasa syukur atas capaian kinerja APBD Sumbar Tahun 2025. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemprov Sumbar.
“Alhamdulillah, pelaksanaan APBD 2025 menunjukkan hasil yang baik. Dari sisi pendapatan kita masuk 10 besar nasional, dan dari sisi belanja kita berada di tiga besar nasional,” ujar Mahyeldi.
Gubernur yang akrab disapa Buya itu menambahkan, ke depan Pemprov Sumbar berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan APBD Tahun 2026. Sejumlah kegiatan akan dipersiapkan lebih awal melalui mekanisme lelang dini yang direncanakan mulai Januari hingga awal Februari.
“Kita harus bergerak cepat. Pada tahun anggaran 2026, fokus kita adalah rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana,” tegasnya.(da*)
