Padang, Rakyatterkini.com — Ketua DPD PKS Kota Padang, Mulyadi Muslim, menegaskan bahwa seluruh Anggota Legislatif (Aleg) PKS di DPRD Kota Padang harus berada di barisan paling depan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terdampak banjir dan longsor. Penegasan itu ia sampaikan pada Selasa (2/12/2025), menyusul masih banyaknya persoalan yang muncul di lapangan pada masa pemulihan pascabencana.
Mulyadi menyampaikan bahwa jumlah warga yang mengungsi di tiga kecamatan terdampak—Pauh, Kuranji, dan Koto Tangah—telah mencapai sekitar 4.500 orang. Selain merusak ribuan rumah, bencana tersebut juga menghancurkan sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur. “Banyak rumah warga yang rusak berat bahkan hanyut, dan kerusakan infrastruktur juga sangat besar,” ujarnya.
Berdasarkan data terbaru Pemerintah Kota Padang, nilai kerugian akibat bencana diperkirakan menembus Rp200 miliar. Situasi ini, kata Mulyadi, mengharuskan aleg PKS mengambil peran lebih aktif untuk memastikan seluruh hak warga terpenuhi dengan baik.
“Kami menugaskan aleg PKS untuk mengawal hak-hak masyarakat, mulai dari bantuan pangan, sandang, hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah setelah masa darurat berakhir. Termasuk juga dukungan untuk pemulihan usaha ekonomi warga,” tegasnya.
Ia menambahkan, fungsi pengawasan DPRD harus dimaksimalkan agar penyaluran bantuan, pendataan, dan proses pemulihan dapat berjalan transparan, tepat sasaran, dan berpihak kepada warga yang paling terdampak.
“Aleg PKS harus berada di garis terdepan, sebagaimana kader PKS yang selalu hadir pertama dalam aksi-aksi kemanusiaan,” tutup Mulyadi Muslim.(da*)


