 |
| Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di wilayah terdampak banjir kembali menjadi sorotan |
Padang, Rakyatterkini.com – Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di wilayah terdampak banjir kembali menjadi sorotan. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menekankan bahwa kondisi di lapangan jauh lebih kompleks dibanding yang terlihat.
Menurut Trubus, kerusakan jalan, jembatan yang putus, dan risiko tinggi di jalur distribusi membuat pengiriman BBM ke masyarakat terdampak tidak bisa dilakukan secara normal.
“Kerusakan akses jalan sangat parah. Pertamina harus menembus jalur yang terputus, berlumpur, bahkan berbahaya, agar BBM tetap sampai ke masyarakat,” ujarnya.
Meski menghadapi tantangan besar, Trubus tetap optimistis Pertamina mampu mengatasi hambatan distribusi. Pengalaman perusahaan BUMN ini dalam menangani situasi darurat dianggap menjadi modal penting.
“Pertamina punya kemampuan untuk menyalurkan BBM di titik-titik bencana, walau banyak kendala di lapangan,” tambahnya.
Trubus menjelaskan bahwa Pertamina telah menyiapkan sejumlah skenario untuk kondisi ekstrem. Strategi itu meliputi pengalihan suplai, penggunaan jalur alternatif, hingga pemanfaatan tangki berkapasitas kecil untuk menjangkau area yang terisolasi.
“Strategi dan protokol Pertamina sudah teruji untuk memastikan suplai BBM tidak terputus,” katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan distribusi tidak hanya tergantung pada kesiapan Pertamina. Perilaku masyarakat dan penegakan hukum di daerah terdampak juga sangat menentukan.
“Yang paling penting, masyarakat tidak melakukan panic buying, karena itu justru memperburuk situasi,” tegas Trubus. Ia juga meminta warga tidak melakukan tindakan merugikan seperti penjarahan atau penimbunan BBM.
Selain itu, Trubus menyoroti fenomena klasik yang muncul saat bencana, yakni lonjakan harga BBM eceran dan penimbunan oleh oknum tertentu. Ia mendesak aparat untuk bertindak cepat dan tegas.
“Penegak hukum harus mengawasi distribusi, mendampingi Pertamina, dan menindak tegas pelaku penimbunan. Pemerintah daerah juga harus hadir agar situasi darurat tidak disalahgunakan untuk keuntungan pribadi,” ujarnya.
Menurut Trubus, pengawalan distribusi BBM di daerah terdampak bencana bukan sekadar masalah logistik, tetapi juga menunjukkan kehadiran negara. BBM menjadi kebutuhan dasar untuk evakuasi, logistik, dan layanan kesehatan, sehingga spekulan tidak boleh diberi ruang.
Dengan kondisi medan yang terus berubah akibat cuaca ekstrem dan potensi banjir susulan, ia menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat agar pasokan energi tetap terjamin di titik-titik kritis.(da*)
