 |
| Presiden Prabowo saat mendatangi dapur umum dan posko korban bencana di Padang Pariaman. |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan sementara Hak Guna Usaha (HGU) di sekitar area relokasi korban banjir di Sumatera. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan lahan bagi pembangunan hunian sementara (huntara).
“Kalau perlu, HGU-HGU bisa dicabut atau dikurangi sementara. Yang paling penting adalah kepentingan rakyat, lahan harus tersedia,” tegas Prabowo saat memimpin rapat terbatas di Banda Aceh, Minggu (7/12) malam.
Instruksi itu muncul setelah Kepala BNPB, Suharyanto, menyampaikan bahwa salah satu kendala utama percepatan pembangunan huntara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah keterbatasan lahan yang disediakan pemerintah daerah.
“Kepala daerah harus menyiapkan lahan, sedangkan pembangunan dilakukan pemerintah pusat. Namun terkadang lahan ini menjadi kendala,” jelas Suharyanto.
Menanggapi laporan tersebut, Prabowo menekankan perlunya solusi cepat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Lahan seharusnya tersedia. Semua pihak, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, dan K/L terkait, terutama ATR/BPN dan Kehutanan, harus dicek dan dikoordinasikan,” ujarnya.
Spesifikasi dan anggaran huntara
BNPB menyebut bahwa huntara dibangun lebih layak dibanding tenda pengungsian. Setiap unit berukuran tipe 36 (8×5 meter) untuk satu keluarga, dengan biaya pembangunan sekitar Rp30 juta per unit, termasuk fasilitas WC dan kamar mandi.
Huntara dirancang untuk digunakan maksimal satu tahun sebelum pemindahan ke hunian tetap (huntap), meski durasinya bisa lebih lama jika ketersediaan lahan tertunda.
BNPB mencontohkan percepatan pembangunan huntara di Lewotobi oleh Satgas TNI–Polri, di mana 8.000 keluarga berhasil dipindahkan dan huntara selesai dalam enam bulan. Menyikapi hal ini, Prabowo meminta percepatan lebih cepat.
“Kalau bisa lebih cepat dari enam bulan, lakukan lebih cepat,” tegasnya.
Selain hunian keluarga, BNPB menyiapkan model barak untuk wilayah dengan keterbatasan lahan. Jika lahan mencukupi, satu keluarga dapat memperoleh area 8×10 meter yang memudahkan integrasi dengan huntap.
Menutup rapat, Prabowo menekankan bahwa semua kementerian dan lembaga harus mempercepat penyediaan lahan dan membuka opsi penggunaan desain fabrikasi bertingkat bila diperlukan.(da*)
