 |
| Banjir di Padang Pariaman. |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com – Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menerima kunjungan Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Sumatera Barat, Senin (29/12/2025).
Pertemuan ini menjadi wujud nyata dukungan pemerintah pusat dalam pemulihan infrastruktur pascabencana di wilayah tersebut.
Audiensi ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan pemerintah pusat, khususnya dalam penanganan infrastruktur permukiman serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak bencana.
Dalam kesempatan itu, Bupati John Kenedy Azis mengungkapkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman menerima bantuan anggaran sebesar Rp133 miliar dari BPBPK Sumatera Barat. Dana tersebut dialokasikan untuk penanganan darurat dan pengembangan SPAM di sejumlah wilayah terdampak.
“Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama dalam masa transisi pascabencana. Akses air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat, dan Rp133 miliar ini menjadi penopang utama pemulihan layanan tersebut,” kata Bupati.
Bupati menambahkan, anggaran Rp133 miliar merupakan bagian dari total Rp277 miliar yang diajukan melalui PDAM. Sebagian besar dana ini difokuskan untuk menangani kebutuhan darurat terkait layanan air bersih.
“Anggaran ini bukan jumlah kecil bagi Padang Pariaman. Kami berharap realisasinya tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” tegas John Kenedy Azis.
Sementara itu, sisa anggaran sekitar Rp143 miliar direncanakan untuk penguatan infrastruktur SPAM jangka panjang, dengan target realisasi mulai akhir 2026 hingga 2027.
Kepala BPBPK Provinsi Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, menegaskan bahwa bantuan ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk memastikan pemulihan layanan dasar pascabencana berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Padang Pariaman menjadi salah satu daerah prioritas karena dampak bencana yang cukup signifikan, terutama pada sektor infrastruktur air minum dan permukiman,” ujar Maria. Ia menambahkan, bantuan Rp133 miliar ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan paling mendesak masyarakat dan memastikan layanan SPAM kembali berfungsi optimal agar aktivitas warga bisa pulih secepatnya.
Bantuan dari BPBPK ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur vital, khususnya layanan air bersih yang sempat terganggu akibat bencana.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan demi percepatan pemulihan daerah dan mewujudkan Padang Pariaman yang lebih tangguh serta berkelanjutan.(da*)
