 |
| Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah |
Padang, Rakyatterkini.com— Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat (Sumbar) pada akhir November 2025 meninggalkan dampak kemanusiaan yang serius serta duka mendalam bagi masyarakat terdampak.
Sejak hari pertama bencana, Pemerintah Provinsi Sumbar (Pemprov) bergerak cepat, menempatkan keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama, sekaligus mempercepat penanganan darurat dan pemulihan awal.
Di tengah krisis tersebut, dukungan dan solidaritas dari berbagai pihak mengalir deras. Pemprov Sumbar menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah se-Indonesia, TNI/Polri, BUMN/BUMD, lembaga sosial, mahasiswa, relawan, hingga masyarakat luas.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menekankan kehadiran negara dan kuatnya solidaritas seluruh elemen bangsa menjadi penopang utama bagi masyarakat yang terdampak.
“Dalam situasi bencana, yang paling penting adalah memastikan keselamatan warga dan terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Solidaritas nasional sangat terasa di Sumbar. Kami tidak sendirian, dan itu nyata,” ujar Mahyeldi di Padang, Selasa malam (30/12/2025).
Hingga 30 Desember 2025, Pemprov Sumbar telah menerima lebih dari Rp50 miliar bantuan dari berbagai sumber. Bantuan itu antara lain dari Presiden sebesar Rp20 miliar, 59 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia Rp26,5 miliar, serta BUMN/BUMD, lembaga sosial, mahasiswa, PMI, Baznas, dan masyarakat Rp4,6 miliar.
Bantuan tersebut didukung oleh kebijakan Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tanggal 1 Desember 2025 tentang Bantuan Keuangan bagi Daerah Terdampak Bencana.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Pemprov Sumbar telah menyalurkan Rp24,26 miliar kepada 13 kabupaten dan kota terdampak hingga 30 Desember 2025. Dana ini difokuskan untuk kebutuhan darurat, pemulihan layanan dasar, dan bantuan langsung kepada masyarakat.
Rinciannya sebagai berikut: Kabupaten Agam Rp4,13 miliar; Kota Padang Rp3,45 miliar; Kabupaten Solok Rp3,45 miliar; Kabupaten Padang Pariaman Rp2,67 miliar; Kabupaten Pasaman Barat Rp2,62 miliar; Kabupaten Tanah Datar Rp2,45 miliar; Kabupaten Pesisir Selatan Rp1,73 miliar.
Kota Padang Panjang Rp1,41 miliar; Kota Solok Rp780 juta; Kota Pariaman Rp395 juta; Kabupaten Pasaman Rp395 juta; Kabupaten Lima Puluh Kota Rp395 juta; dan Kabupaten Kepulauan Mentawai Rp395 juta.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga menyalurkan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada perangkat daerah yang menangani bencana, seperti BPBD, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, Dinas Sosial, dan Satpol PP.
Total realisasi BTT mencapai Rp8,16 miliar, digunakan untuk logistik darurat, penanganan korban, dan perbaikan awal infrastruktur.
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada fase darurat saja, melainkan harus berlanjut dengan pemulihan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Fokus kami adalah memulihkan kehidupan warga, membangun kembali sarana vital, dan memastikan masyarakat bisa bangkit serta menjalani kehidupan dengan bermartabat,” tegasnya.
Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden RI, seluruh kementerian dan lembaga, TNI/Polri, BUMN/BUMD, pemerintah daerah se-Indonesia, lembaga sosial, mahasiswa, relawan, PMI, Baznas, dan masyarakat yang telah menunjukkan kepedulian.
“Kami memastikan setiap rupiah bantuan disalurkan cepat, transparan, dan tepat sasaran, serta terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar bantuan benar-benar dirasakan masyarakat terdampak,” tutup Gubernur. (adpsb/bud)
