 |
| Papan pengumumman isu pembongkaran jalur KA Lembah Anai disebut miskomunikasi. |
Padang, Rakyatterkini.com— Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa jembatan kereta api (KA) di Lembah Anai tidak akan dibongkar.
Pemerintah Provinsi justru berkomitmen menjaga, melestarikan, dan mereaktivasi jalur kereta api ini sebagai bagian dari aset sejarah dan warisan budaya daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menerima audiensi komunitas heritage yang membahas pemeliharaan situs sejarah di ruang rapat Istana Gubernur, Selasa (30/12/2025). Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Jefrinal Arifin, turut hadir dalam pertemuan tersebut.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak akan menyetujui pembongkaran jalur kereta api Lembah Anai. Prioritas kami adalah reaktivasi dan pelestarian, bukan pembongkaran,” tegas Mahyeldi.
Gubernur Mahyeldi mengaku terkejut dengan isu pembongkaran yang beredar di publik tanpa sepengetahuannya. Menurutnya, kebijakan yang dipegang jelas, yakni melindungi dan merawat aset bersejarah.
Terkait surat dari Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang sempat viral, Mahyeldi menyebut terjadi miskomunikasi karena surat tersebut ditanggapi tanpa koordinasi dengan Pemprov Sumbar.
“Saya menilai ada kesalahan komunikasi. Surat itu dijawab tanpa melibatkan pemerintah daerah, padahal ini menyangkut aset strategis dan bersejarah,” ujarnya.
Sebelumnya, Mahyeldi juga telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dan Menteri Perhubungan. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa jalur kereta api tidak akan dibongkar, melainkan dilakukan kajian mendalam untuk memastikan kelestarian dan pemanfaatannya di masa depan.
“Sebagai aset heritage, jalur kereta api ini memiliki nilai sejarah dan edukasi tinggi. Jalur ini harus dirawat dan dimanfaatkan, bukan justru dibongkar,” katanya.
Mahyeldi menambahkan, keputusan menonaktifkan jalur kereta api di masa lalu merupakan kekeliruan yang tidak boleh terulang. Oleh karena itu, reaktivasi jalur ini, termasuk pengembangan jalur yang menghubungkan pusat-pusat aktivitas masyarakat, menjadi agenda prioritas pemerintah daerah.
Ia menutup penjelasannya dengan menyebut bahwa persoalan surat telah dikoreksi setelah koordinasi langsung dengan Menteri Perhubungan dan pihak terkait.
“Saya berterima kasih kepada masyarakat dan komunitas heritage yang aktif mengawal isu ini. Dengan komunikasi yang baik, kesalahpahaman bisa segera diluruskan,” tuturnya.
Sikap tegas Gubernur Sumbar mendapat apresiasi dari pegiat pelestarian heritage. Arsitek sekaligus aktivis Padang Heritage, Yulsi Munir, berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk merawat jalur dan rel kereta api yang mulai menurun kondisinya, serta melakukan kajian teknis terhadap perubahan struktur beberapa jembatan di kawasan cagar budaya.
Hal senada disampaikan Nando, perwakilan komunitas pecinta kereta api, yang menekankan kepedulian masyarakat terhadap aset perkeretaapian meski jalur ini belum aktif digunakan.
Menurutnya, minimnya pengawasan membuat jalur kereta api rawan kerusakan, sementara aspirasi masyarakat dan komunitas pelestarian belum sepenuhnya tertangani. (adpsb/cen/bud)
