 |
| Ketua DPRD Pasaman, Nelfri Asfandi. |
Pasaman, Rakyatterkini.com - Rentetan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatera kembali memantik keprihatinan mendalam.
Ketua DPRD Pasaman, Nelfri Asfandi, menegaskan musibah yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari kerusakan hutan yang kian mengkhawatirkan, sehingga membutuhkan penanganan serius, terpadu, dan berkelanjutan.
Menurut Nelfri, hilangnya tutupan hutan telah merusak keseimbangan alam dan secara signifikan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.
Ia menilai, upaya penyelamatan hutan tidak bisa lagi ditunda dan harus menjadi agenda bersama lintas sektor, mulai dari pemerintah hingga seluruh pemangku kepentingan.
Pernyataan tersebut disampaikan Nelfri saat mendampingi relawan PKS Pasaman dalam kegiatan penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Minggu (7/12/2025).
Dalam kesempatan itu, ia menekankan bencana serupa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat merupakan sinyal kuat melemahnya daya dukung lingkungan di Pulau Sumatera.
“Ini persoalan serius. Banyak kawasan hutan yang rusak dan gundul. Dampaknya langsung kita rasakan dalam bentuk banjir dan tanah longsor di berbagai daerah. Kita wajib berupaya secara sungguh-sungguh dan maksimal untuk menyelamatkan hutan kita,” tegas Nelfri.
Ia juga menyoroti maraknya unggahan di media sosial yang memperlihatkan kayu gelondongan hanyut terbawa banjir. Fenomena tersebut, menurutnya, semakin memperkuat dugaan adanya praktik penebangan liar dan aktivitas tambang ilegal yang masih berlangsung dan memperparah kerusakan lingkungan.
“Kerusakan hutan sudah sangat parah. Keseimbangan alam terganggu dan wilayah menjadi sangat rentan terhadap bencana. Tidak ada kata terlambat, kita harus bergerak cepat untuk menyelamatkan hutan dan kelestariannya,” ujar Nelfri, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Pasaman.
Sebagai langkah konkret, Nelfri mendorong pemerintah di seluruh tingkatan, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten, untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan Hutan Sumatera, serta kawasan hutan strategis lainnya di Indonesia.
Ia berharap, melalui kerja terkoordinasi dan kebijakan yang tegas, upaya pemulihan hutan dapat berjalan efektif demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di masa depan. (St.M)
