 |
| Pertemuan pimpinan polisi se-ASEAN di Labuan Bajo. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada 19–23 Agustus 2023. Pertemuan ini dihadiri oleh 10 negara ASEAN, Timor Leste sebagai pengamat, serta tiga negara mitra dialog, yaitu China, Jepang, dan Korea. Presiden Joko Widodo membuka acara secara virtual pada Senin (21/8/2023).
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pertemuan ini untuk memperkuat penanganan kejahatan transnasional di kawasan ASEAN. Menurutnya, kemajuan teknologi membuat kejahatan lintas negara semakin kompleks, termasuk terorisme, perdagangan manusia, dan narkotika. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan adaptasi, kerja sama, pertukaran informasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.
“Saya berharap pertemuan ini menghasilkan kesepakatan strategis yang menjaga kawasan ASEAN tetap aman, damai, dan sejahtera,” ujar Presiden.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang juga menjabat Ketua AMMTC, menyatakan penyelenggaraan pertemuan ini selaras dengan semangat KTT ASEAN sebelumnya. Menurutnya, kepemimpinan Polri dalam AMMTC yang hanya terjadi setiap 10 tahun, menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama kepolisian di ASEAN, termasuk dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Kita berharap deklarasi kerja sama yang dirumuskan di Labuan Bajo bisa menjadi tonggak sejarah, sekaligus mempromosikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata prioritas dunia,” kata Kapolri.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, menambahkan pertemuan ini diikuti oleh Direktur Imigrasi ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN, dan delegasi lainnya, dengan jumlah peserta lebih dari 250 orang. AMMTC ke-17 membahas 10 isu prioritas, seperti terorisme, kejahatan dunia maya, penyelundupan senjata, perdagangan satwa liar, narkotika, pencucian uang, kejahatan ekonomi, pembajakan laut, penyelundupan manusia, dan TPPO.
Sandi menekankan, pertemuan ini menjadi platform bagi negara-negara ASEAN untuk menilai kemajuan, memperkuat kolaborasi, serta menyusun strategi penanggulangan kejahatan lintas negara di masa depan. Ia berharap draf deklarasi terkait TPPO, terorisme, dan penyelundupan senjata dapat disepakati para menteri, sebagai langkah konkret menciptakan kawasan ASEAN yang lebih aman.(da*)
