 |
| Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo, saat berkunjung ke Rumah Sakit Bhayangkara. |
Padang, Rakyatterkini.com – Mabes Polri tengah mengkaji secara menyeluruh kebutuhan armada udara untuk Polda Sumatera Barat, terutama menyusul serangkaian bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi belakangan ini.
Evaluasi ini menjadi penting karena sejak kecelakaan helikopter di kawasan Sitinjau Lauik pada 2005, Polda Sumbar tidak lagi memiliki helikopter operasional sendiri.
Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo, menekankan bahwa keterbatasan armada udara menjadi perhatian utama Polri dalam meningkatkan respons cepat terhadap bencana alam. Saat ini, helikopter Polri dibagi ke beberapa wilayah besar, sehingga tidak selalu siap siaga di Sumbar.
“Jumlah helikopter kami memang terbatas, sehingga ditempatkan di pulau-pulau besar. Sumbar saat ini dibackup dari Polda Riau. Namun berdasarkan data, Sumbar, Sumut, dan Aceh memang memerlukan helikopter sendiri,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).
Dedi menambahkan, di Pulau Sumatra saat ini hanya ada tiga helikopter yang beroperasi, masing-masing di Aceh, Riau, dan Lampung. Dua helikopter di Aceh dan Riau memiliki kapasitas angkut logistik, sedangkan helikopter di Lampung khusus untuk pemantauan udara.
Menurutnya, Sumbar membutuhkan helikopter besar seperti AW 189 yang mampu mengangkut logistik dengan cepat dan menjangkau wilayah sulit saat tanggap darurat bencana.
Selain membahas armada udara, Wakapolri juga menyoroti banyaknya kayu gelondongan yang hanyut hingga ke pantai pascabanjir bandang, yang diduga akibat aktivitas pembalakan liar di hulu.
“Banyak kayu gelondongan yang terbawa arus sampai ke pantai. Bareskrim telah membentuk tim yang akan bekerja sama dengan Polda Sumbar untuk menindaklanjuti dugaan ini,” jelas Dedi.
Langkah evaluasi armada udara sekaligus pembentukan tim investigasi ini menjadi strategi Polri dalam memperkuat mitigasi bencana dan penegakan hukum di Sumatera Barat.(da*)
