 |
| Pemangku Adat: Galodo di Sumbar Tak Lepas dari Perusakan Hutan, Harus Diusut Tuntas. |
Sumbar, Rakyatterkini.com - Aliansi Pemangku Adat dan Bundo Kanduang Minangkabau mengadakan pertemuan bersama untuk membahas bencana banjir bandang (galodo) yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat.
Musyawarah tersebut berlangsung pada Jumat (26/12/2025) di Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dan dihadiri para perwakilan adat dari berbagai kabupaten/kota.
Ketua Aliansi Pemangku Adat Minangkabau, Hendri Dunant, menilai bencana yang terjadi tidak hanya bisa dipandang sebagai ujian semata. Menurutnya, ada faktor ulah manusia yang turut memperparah kondisi, mulai dari perusakan lingkungan hingga persoalan tanah ulayat.
Ia menegaskan, sejumlah kawasan adat diduga telah diambil alih pihak tertentu sehingga hutan menjadi rusak dan kehilangan fungsi alaminya.
“Di lapangan terlihat jelas, ada tanah adat yang dicaplok. Dampaknya, hutan habis dan bencana datang,” ujarnya kepada infosumbar.net.
Karena itu, pihak adat menyatakan siap menelusuri dan memperjuangkan pengembalian tanah ulayat, sekaligus menuntut pertanggungjawaban pihak yang merusak lingkungan.
Menurut Hendri, kerusakan hutan yang dilakukan manusia sudah tampak nyata. Bila ada pejabat yang terlibat, ia menekankan agar proses hukum tetap berjalan.
“Maaf bisa diberikan. Tetapi ketika masyarakat kehilangan rumah, harta, bahkan nyawa — siapa yang akan bertanggung jawab?” katanya.
Ia mengingatkan bahwa adat Minangkabau sejak lama menekankan kewajiban menjaga alam sebagai amanah leluhur. Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku adat dan Bundo Kanduang bersatu, sekaligus meminta pemerintah dari tingkat nagari hingga pusat mendengar aspirasi masyarakat.
Di sisi lain, perwakilan Bundo Kanduang, Yetna Sriyanti, berharap perjuangan yang dilakukan berbagai pihak dapat menemukan jalan keluar. Ia menyoroti adanya oknum yang mengaku pemangku adat dan mengeluarkan legalitas tanah ulayat secara sepihak, sehingga merugikan banyak nagari.
Menurutnya, praktik tersebut turut berdampak pada wilayah yang terdampak banjir bandang seperti Paninggahan, Gantuang Ciri, Solok, Saniangbaka, Koto Sani, hingga Malalo.
“Dampaknya besar dan masyarakat yang paling dirugikan. Ini harus diusut tuntas,” tegasnya.
Yetna mengingatkan filosofi Minangkabau tentang keseimbangan alam: ketika hutan dan pegunungan tidak lagi berfungsi, bencana akan datang.
Jika hutan dirusak, katanya, maka hama meningkat, sawah sulit ditanami, dan kehidupan masyarakat terganggu. (da*)
