 |
| Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan pemerintah tidak hanya mempercepat distribusi bantuan logistik, tetapi juga mempercepat penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan bagi ribuan keluarga yang datanya telah terverifikasi.
Bantuan ini diberikan sebagai dukungan sementara bagi masyarakat yang rumahnya terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sambil menunggu proses pemulihan hunian tetap.
“Pengusulan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui surat keputusan. Saat ini, kami telah menerima data 16.264 kepala keluarga, lengkap dengan informasi by name by address,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Abdul Muhari menjelaskan, pencairan DTH dilakukan secara proaktif melalui mekanisme jemput bola oleh bank-bank milik negara. Petugas bank akan langsung ke kecamatan dengan melibatkan perangkat administrasi mulai dari RT, RW, lurah, hingga pemerintah desa.
Dengan mekanisme ini, penyaluran Dana Tunggu Hunian menjadi lebih cepat karena data kependudukan seperti KTP biometrik, foto, dan sidik jari sudah tersedia.
“Bank Himbara yang ditunjuk untuk penyaluran antara lain di Sumatera Barat: BRI, BNI, dan Mandiri; Sumatera Utara: Mandiri dan BNI; Aceh: BSI,” jelas Abdul Muhari.
Langkah ini diambil agar masyarakat dapat menerima bantuan tanpa antre panjang maupun menghadapi kendala administrasi yang berlarut-larut. Strategi tersebut memastikan warga terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menerima haknya secara cepat dan tepat berdasarkan data kependudukan.
Distribusi Logistik
Selain bantuan finansial, pemerintah juga terus mengoptimalkan distribusi logistik. Hingga kini, penyaluran bantuan logistik telah mencapai lebih dari 80 persen, dengan prinsip bahwa tidak ada logistik yang tertahan lebih dari dua hari di setiap posko bencana.
Distribusi dari Posko Halim Perdanakusuma tercatat mencapai 97 persen, sementara dari Posko Iskandar Muda sebesar 80,93 persen. Abdul Muhari menambahkan, “Setiap posko provinsi selain menerima dukungan logistik dari Posko Halim, juga melakukan pembelian dan menerima bantuan dari warga setempat.”
Di Sumatera Utara, Posko Silangit mencatat distribusi 98,2 persen dan Posko Kualanamu 72,4 persen. Sedangkan di Sumatera Barat, laju distribusi logistik telah mencapai 93,5 persen.
“Standar operasional kami memastikan tidak ada barang yang tertahan lebih dari 2×24 jam. Semua langsung terdistribusi, sehingga laju distribusi di tiap posko selalu di atas 80 persen,” jelas Abdul Muhari.
BNPB menegaskan, percepatan distribusi logistik menjadi prioritas agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana segera terpenuhi. Proses ini dilakukan secara koordinatif dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar bantuan tepat sasaran dan merata di seluruh wilayah terdampak.
Dengan sistem pendataan yang terintegrasi dan bertahap, pemerintah berharap pemulihan ekonomi serta penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak bencana bisa berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.(da*)
