 |
| Tim Setmilpres Kunjungi Kawasan Ekowisata Amping Parak |
Pessel, Rakyatterkini.com — Tim Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) bersama Kementerian Dalam Negeri melakukan verifikasi lapangan di Kawasan Ekowisata Amping Parak, Kabupaten Pesisir Selatan.
Kunjungan ini merupakan bagian dari proses penilaian terhadap Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang diusulkan oleh Pemprov Sumbar sebagai calon penerima Satyalancana Wira Karya. Penghargaan ini diberikan atas dedikasinya dalam memperkuat kawasan pesisir serta sektor kelautan dan perikanan.
Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan program yang diajukan Pemprov Sumbar dengan kondisi nyata. Fokus penilaian mencakup mitigasi abrasi, rehabilitasi mangrove, penguatan ekosistem pesisir, dan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Amping Parak dipilih sebagai lokasi inspeksi karena berhasil bertransformasi dari wilayah rawan abrasi menjadi destinasi ekowisata yang memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal.
Tim penilai dipimpin oleh Brigjen TNI Maulana Ridwan, Karo Pers TNI dan Polri Setmilpres Kemensetneg, bersama Dr. Tantri Lisdiawati, Kepala Subdirektorat Kelautan dan Perikanan. Dari pihak Pemprov Sumbar hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Reti Wafda, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tasliatul Fuaddi.
Brigjen Maulana menilai langkah Pemprov Sumbar dalam menata kawasan pesisir merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Verifikasi ini bertujuan memastikan program yang dilaporkan benar-benar dijalankan. Di Amping Parak, kita melihat mangrove telah ditanam kembali, abrasi dikendalikan, dan kawasan pesisir justru menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya visi jangka panjang dalam pengelolaan pesisir. “Kawasan pesisir harus memberikan manfaat tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang. Ekosistem ini harus dijaga agar tetap produktif, bukan sekadar menjadi sejarah,” tambahnya.
Brigjen Maulana juga menjelaskan bahwa setiap provinsi mengusulkan kandidat berbeda untuk penghargaan Satyalancana Wira Karya, dan Gubernur Mahyeldi menjadi usulan utama dari Sumatera Barat. Namun, ia menegaskan, tim verifikasi tidak memiliki kewenangan menentukan hasil akhir.
“Kami hanya mengumpulkan data dan memverifikasi laporan. Keputusan final berada di tangan tim pusat,” ujarnya.
Rencananya, pengumuman penerima Satyalancana Wira Karya akan dilakukan pada 13 Desember 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Nusantara, menyesuaikan agenda Presiden dan kementerian terkait.(da*)
