 |
| Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi |
Padang, Rakyatterkini.com – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengimbau 19 kabupaten dan kota di wilayahnya agar segera membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) selambat-lambatnya pada awal 2026.
“Harapannya, seluruh daerah di Sumbar sudah memiliki KDEKS yang ditetapkan melalui SK kepala daerah masing-masing pada awal 2026,” ujar Mahyeldi di Padang, Kamis, saat membahas penguatan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.
Mantan Wali Kota Padang itu menjelaskan, pembentukan KDEKS menjadi kebutuhan mendesak karena pada 2026 Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) akan melakukan penilaian Adinata Syariah tingkat provinsi.
Ia menilai, keberadaan KDEKS di level provinsi hingga kabupaten/kota merupakan langkah strategis untuk memperluas gerakan ekonomi dan keuangan syariah di Ranah Minang. Terlebih, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Sumbar menempatkan penguatan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu misi utama pembangunan.
Mahyeldi menambahkan, lima tahun ke depan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumbar akan diarahkan pada sektor-sektor unggulan, seperti pertanian, perdagangan UMKM, ekonomi hijau, serta pemanfaatan energi baru terbarukan yang sejalan dengan prinsip syariah.
“Untuk mengoptimalkan pengembangan ekonomi syariah, Sumbar menyiapkan strategi peningkatan kualitas investasi, digitalisasi UMKM, perbaikan infrastruktur, dan penguatan ekonomi di tingkat nagari,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar, Kuartini Deti Putri, menyampaikan bahwa penguatan ekonomi dan keuangan syariah juga ditujukan untuk mendukung transformasi ekonomi dan sosial, termasuk mendorong hilirisasi industri halal serta rantai nilai halal UMKM.
“Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di Sumbar,” kata Deti.(da*)
