 |
| Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra. |
Sawahlunto, Rakyatterkini.com — Pemerintah Kota Sawahlunto resmi menyampaikan Nota Pengantar Rancangan APBD 2026 dalam Sidang Paripurna DPRD, Sabtu (22/11/2025).
Wali Kota Riyanda Putra menegaskan RAPBD tahun depan disusun dengan prinsip kehati-hatian fiskal menyusul penurunan signifikan Dana Transfer ke Daerah (TKDD) dari pemerintah pusat.
Riyanda menjelaskan, koreksi TKDD mencapai total Rp131 miliar dibanding APBD awal 2025 dan Rp93 miliar dibanding APBD Perubahan 2025. Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah menyesuaikan struktur anggaran dan menerapkan pola survival budget, yang memprioritaskan layanan dasar dan pemenuhan belanja wajib.
“Tekanan fiskal ini mengharuskan kita menyusun APBD secara realistis dan tanpa defisit, dengan tetap mengamankan pelayanan publik esensial,” ujar Wali Kota dalam sidang tersebut.
RAPBD 2026 menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp482,69 miliar, turun 17,39 persen dari APBD Perubahan 2025. Penurunan terutama berasal dari Pendapatan Transfer yang diproyeksikan hanya mencapai Rp411,02 miliar, berkurang sekitar Rp100,97 miliar.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp71,66 miliar, sedikit menurun dibanding target tahun sebelumnya. Pemerintah daerah akan fokus pada intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta optimalisasi pengelolaan aset untuk menjaga stabilitas pendapatan.
Pada sisi belanja, total Belanja Daerah 2026 direncanakan sebesar Rp522,79 miliar atau turun 14,32 persen dari tahun sebelumnya. Belanja Operasi masih mendominasi dengan alokasi Rp458,11 miliar, termasuk belanja pegawai sebanyak Rp320,27 miliar dan belanja barang/jasa sebesar Rp132,09 miliar.
Riyanda mengakui belanja modal harus ditekan hingga Rp7,96 miliar akibat terbatasnya ruang fiskal. Prioritas pembangunan difokuskan pada program yang mendukung layanan dasar, termasuk operasional sekolah dan puskesmas.
Sementara itu, defisit anggaran sebesar Rp40,10 miliar akan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sebesar Rp41,76 miliar. Pemerintah juga mengalokasikan Rp500 juta sebagai pinjaman daerah untuk penguatan ekonomi masyarakat melalui UPTD Dana Bergulir.
“RAPBD 2026 adalah anggaran dalam situasi terbatas. Kami berharap pembahasannya di DPRD dapat berjalan cermat dengan tetap mengutamakan program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Wali Kota.
RAPBD 2026 disusun berdasarkan visi pembangunan daerah “Sawahlunto Kota Wisata yang Estetik, Futuristik, Hidup dan Menghidupi”, dengan tujuan mengamankan fondasi pariwisata serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 4,98 persen, peningkatan PDRB per kapita menjadi Rp77,11 juta, dan nilai IPM 78,29 pada 2026.
Dokumen RAPBD ini selanjutnya akan dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. (Benny)
