 |
| Paripurna DPRD Sawahlunto, pendapat akhir fraksi-fraksi. |
Sawahlunto, Rakyatterkini.com — Fraksi PAN–PKB DPRD Kota Sawahlunto resmi memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, meski pembahasannya berlangsung dalam situasi fiskal yang dinilai paling berat dalam beberapa tahun terakhir.
Rapat Pleno DPRD, Sabtu (28/11/2025), yang dipimpin Ketua DPRD Sawahlunto, Susi Haryati didampingi Wakil Ketua, Jaswandi dan Elfia Rita Dewi, fraksi menyebut penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yakni Rp131 miliar, dibanding APBD murni dan Rp93 miliar dari APBD Perubahan 2025—telah mempersempit ruang gerak keuangan daerah.
Meski demikian, proses pembahasan tetap berjalan sesuai aturan dan dilakukan dengan kehati-hatian antara legislatif dan eksekutif.
Juru bicara Fraksi PAN–PKB, Fatrionaldi, menegaskan dinamika pembahasan berlangsung alot namun konstruktif. “Ini bukti komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi,” ujarnya.
Hasil final pembahasan menyepakati komposisi anggaran sebagai berikut: Pendapatan Daerah: Rp485,13 miliar, Belanja Daerah: Rp544,23 miliar, Pembiayaan Netto: Rp59,09 miliar, Total RAPBD: Rp545,90 miliar.
Defisit anggaran ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya.
Meski menyetujui RAPBD, fraksi memberikan sejumlah catatan prioritas:
1. Program Beasiswa & Seragam Gratis
PAN–PKB menegaskan dukungan terhadap bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru, reward untuk pelajar berprestasi, serta program beasiswa mahasiswa dengan IPK minimal 3,25.
2. Pembinaan MTQ
Pemerintah diminta memperkuat pembinaan kafilah untuk meningkatkan prestasi pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat provinsi.
Fraksi juga mengingatkan masyarakat agar memahami bahwa keterbatasan fiskal membuat pemerintah belum bisa mengakomodasi seluruh aspirasi publik. DPRD berkomitmen melakukan pengawasan ketat dalam pelaksanaan anggaran 2026.
Fraksi PAN–PKB secara resmi menyatakan persetujuan terhadap RAPBD 2026 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dan menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan selama proses pembahasan. (Benny)
