 |
| Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah |
Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan dukungannya terhadap percepatan transisi energi nasional melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) tentang Sinergi Pengembangan Energi Terbarukan di Hotel Santika Padang, Kamis (20/11/2025). Acara ini dibuka secara langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.
FGD tersebut diikuti oleh berbagai pejabat penting, termasuk Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Prof. Eniya Listiani Dewi secara daring, Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Gigih Udi Atmo, Direktur Aneka EBT Andriah Feby Misna, serta para kepala daerah, jajaran OPD, dan pemangku kepentingan energi lainnya.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada Ditjen EBTKE karena memilih Sumbar sebagai lokasi forum strategis ini. Menurutnya, FGD menjadi wadah penting untuk merumuskan langkah konkret dalam implementasi kebijakan transisi energi di daerah.
“FGD ini menjadi momentum bagi kita untuk menyatukan langkah dan menentukan tindak lanjut yang nyata guna memperkuat kebijakan transisi energi di Sumbar,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan, agenda energi terbarukan ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar 2025–2029, khususnya misi menuju Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan. Sumbar menargetkan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer mencapai 58,29 persen pada 2030.
“Dalam lima tahun ke depan, kita perlu tambahan sekitar 27,7 persen dari capaian saat ini yang sudah berada di angka 30,59 persen,” jelasnya.
Gubernur Mahyeldi juga memaparkan potensi EBT di Sumbar yang masih besar, antara lain: energi air baru dimanfaatkan 33 persen dari total potensi, panas bumi 1.651 MW baru 5 persen yang dikembangkan, bioenergi 923,1 MW, energi angin 428 MW, serta energi surya setara 5.898 MW yang belum optimal.
“Ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus kita tangani bersama,” katanya.
Meski demikian, Mahyeldi mengakui masih ada sejumlah hambatan, seperti keterbatasan fasilitasi perizinan oleh pemerintah daerah, koordinasi lintas sektor yang lemah, serta tantangan sosial dan lingkungan. “Diperlukan pemahaman bersama dan kerja kolaboratif agar hambatan ini dapat diatasi dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Dirjen EBTKE Prof. Eniya Listiani Dewi menekankan bahwa energi terbarukan merupakan solusi strategis untuk masa depan. Ia menilai Sumbar memiliki posisi penting karena sebagian besar pasokan listrik di daerah ini berasal dari EBT, seperti PLTA Maninjau.
“Sumbar sudah memberikan kontribusi signifikan bagi pembangkit nasional. Kami berharap kontribusi ini terus bertambah,” ujarnya.
Pemerintah pusat menargetkan porsi energi terbarukan mencapai 35 persen dalam bauran energi nasional pada 2034, terutama melalui PLTS, hidro, dan panas bumi.
“Sumatera Barat memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung energi baru terbarukan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial untuk mewujudkan swasembada energi, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, agar seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati listrik paling lambat pada 2030,” tegas Prof. Eniya.(da*)
