 |
| DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menghadapi potensi penurunan pendapatan daerah sebesar Rp345,8 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Meskipun akan dilakukan efisiensi di sejumlah sektor, Pemko memastikan dua program prioritas tetap aman, yakni pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta layanan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Padang, Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Rabu (12/11/2025).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, Fadly menegaskan bahwa kondisi penurunan pendapatan menuntut pemerintah untuk bekerja lebih inovatif dan efisien. Menurutnya, target penerimaan daerah kini disusun secara lebih realistis dengan mengedepankan potensi yang didukung data valid.
“Kami melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui langkah-langkah inovatif, seperti digitalisasi layanan pajak dan retribusi, serta memperkuat pengawasan lewat satuan tugas pendapatan daerah,” ujar Fadly di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Menanggapi sorotan Fraksi PAN terkait belum tercapainya target retribusi, Fadly menjelaskan beberapa hambatan yang dihadapi. Retribusi dari Pasar Raya Fase VII belum dapat dipungut karena proses serah terima aset dari Kementerian PUPR masih berlangsung. Sementara itu, untuk retribusi parkir, Pemko akan mengevaluasi kontrak juru parkir serta membuka titik parkir baru yang resmi.
Di sisi lain, pemerintah kota juga akan melakukan efisiensi belanja daerah secara menyeluruh. Penghematan dilakukan pada biaya operasional kantor, seperti listrik, air, telepon, hingga pemeliharaan fasilitas, agar sesuai dengan kebutuhan minimal.
“Kami melakukan refocusing pada kegiatan yang tidak bersifat prioritas. Namun, belanja wajib dan pelayanan dasar masyarakat tetap kami lindungi,” tegas Fadly menanggapi pandangan Fraksi PDIP-PPP.
Untuk sektor kepegawaian, Pemko Padang berkomitmen mendukung kebijakan nasional terkait penyelesaian status pegawai Non-ASN. Anggaran sebesar Rp428,5 miliar telah disiapkan untuk kebutuhan gaji dan tunjangan PPPK tahun 2026.
Selain itu, program BPJS Kesehatan Gratis juga akan terus dilanjutkan dengan anggaran Rp39,1 miliar, menyasar sekitar 86.300 jiwa penerima manfaat.
Menjawab pertanyaan Fraksi PKS mengenai rencana pinjaman daerah senilai Rp81,4 miliar, Fadly menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur publik, termasuk revitalisasi kawasan Pasar Raya dan Pantai Padang. Pembayaran pinjaman direncanakan berlangsung secara bertahap dari tahun 2027 hingga 2029.
Tak hanya itu, Pemko Padang juga mengalokasikan Rp17 miliar untuk pembebasan lahan yang mendukung program Sekolah Rakyat, sejalan dengan instruksi presiden dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Osman Ayub dan Jupri, Sekretaris DPRD H. Hendrizal Azhar, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang.(da*)
