 |
| Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) |
Payakumbuh, Rakyatterkini.com — Pemerintah Kota Payakumbuh semakin memperkuat arah kebijakan daerah dengan menyelaraskan agenda reformasi birokrasi nasional, menyusul partisipasinya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Pullman Central Park, Jakarta, Kamis (19/11/2025).
Kehadiran Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, di forum tingkat nasional ini menegaskan komitmen kota untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan Asta Cita ke-4 yang berfokus pada reformasi birokrasi.
Zulmaeta menyampaikan bahwa sembilan kebijakan baru BKN serta data terkini terkait kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat nasional menjadi pedoman penting bagi daerah dalam membangun birokrasi yang lebih modern, adaptif, dan berbasis kinerja.
“Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di pusat. Payakumbuh akan menindaklanjuti seluruh arahan BKN, mulai dari penguatan tata kelola kepegawaian, pemetaan talenta ASN yang terstruktur, hingga percepatan automasi layanan kepegawaian,” ujar Zulmaeta.
Ia menekankan bahwa layanan kepegawaian yang cepat dan responsif kini menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi kota yang tengah memperkuat pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan sektor ekonomi.
“Kebijakan seperti automasi kenaikan pangkat, penyederhanaan uji kompetensi, serta penguatan manajemen talenta akan segera kami implementasikan. Hal ini penting agar ASN Payakumbuh bekerja dalam ritme baru yang efisien dan berbasis hasil,” tambahnya.
Menurut Zulmaeta, sejumlah kebijakan yang disampaikan Kepala BKN, mulai dari pemetaan talenta hingga independensi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), akan berdampak langsung pada efektivitas birokrasi di tingkat daerah.
Rakornas 2025 mencatat jumlah ASN nasional mencapai 5.588.245 orang, terdiri dari 64 persen PNS dan 36 persen PPPK. Data ini menjadi dasar bagi Payakumbuh untuk memperkuat perencanaan kebutuhan ASN serta redistribusi tugas secara lebih optimal.
Zulmaeta menegaskan bahwa Asta Cita, khususnya agenda reformasi birokrasi, menjadi peluang bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Birokrasi yang kuat akan menghasilkan layanan publik yang berkualitas. Reformasi ini kami jadikan agenda prioritas daerah,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, tokoh nasional seperti Ignatius Jonan dan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menyampaikan pandangan global terkait kebutuhan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan responsif. Zulmaeta menilai masukan mereka sangat strategis bagi daerah.
“Kota seperti Payakumbuh tidak boleh menunggu perubahan. Kami harus tanggap terhadap arah kebijakan pusat dan bergerak cepat. Rakornas memberikan peta jalan yang jelas bagi kami,” kata Wali Kota.
Sementara itu, Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa BKN tengah mempercepat implementasi Asta Cita ke-4, yaitu reformasi hukum, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan.
Transformasi ini diarahkan untuk melindungi, mempermudah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perubahan regulasi dari pendekatan yang represif menuju yang lebih responsif. Contohnya, transformasi sistem keuangan dari wesel pos ke era digital, serta revolusi telekomunikasi yang memungkinkan komunikasi anytime, anywhere melalui smartphone.
“Reformasi ini nyata dan terus bergerak. Birokrasi harus mampu mengikuti laju perubahan tersebut,” pungkas Prof. Zudan.(da*)
