 |
| ilustrasi |
Padang, Rakyatterkini.com– Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali menunjukkan kinerja fiskal yang gemilang dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025. Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 14 November 2025 menunjukkan, realisasi pendapatan dan belanja daerah Sumbar berhasil melampaui rata-rata nasional.
Berdasarkan data dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, realisasi pendapatan APBD Sumbar tercatat sebesar 83,11 persen, di atas rata-rata nasional yang mencapai 79,58 persen. Sementara realisasi belanja daerah berada di angka 74,28 persen, jauh melampaui rerata nasional sebesar 64,43 persen. Prestasi ini menempatkan Sumbar di jajaran provinsi dengan performa fiskal terbaik menjelang akhir triwulan IV.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menyatakan bahwa capaian positif ini merupakan hasil dari konsistensi pemerintah provinsi dalam mengendalikan anggaran sejak awal tahun.
Arry menjelaskan, terdapat tiga strategi utama yang dijalankan secara berkesinambungan:
Evaluasi kinerja bulanan, dipimpin langsung Gubernur bersama seluruh Kepala OPD, untuk memantau realisasi fisik dan keuangan secara real-time.
Penerapan lelang dini, guna mempercepat pelaksanaan program prioritas dan pembangunan infrastruktur.
Akselerasi proyek berdaya ungkit, termasuk peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.
“Dengan lelang dini dan evaluasi berkala, serapan belanja menjadi lebih cepat. Kegiatan dapat dimulai lebih awal dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja,” ujar Arry di Padang, Senin (17/11/2025).
Arry menekankan, percepatan belanja pemerintah berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. “Belanja pemerintah adalah penggerak ekonomi. Ritmenya harus dijaga, terutama untuk belanja modal dan layanan publik, tanpa mengurangi akuntabilitas,” tuturnya.
Kemendagri juga mencatat peningkatan signifikan pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar, yang didorong oleh optimalisasi pajak kendaraan bermotor, efisiensi penagihan retribusi, serta penerapan layanan digital perpajakan daerah.
Menanggapi capaian ini, Arry memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen seluruh perangkat daerah. Namun, ia mengingatkan agar kinerja tetap dijaga hingga akhir tahun.
“Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja kolektif. Tetapi kita tidak boleh lengah. Seluruh program prioritas harus dipastikan berjalan optimal,” tegasnya.
Ia menambahkan, percepatan belanja harus seimbang dengan akuntabilitas. “Kecepatan itu penting, tetapi transparansi, ketertiban, dan tepat sasaran tetap menjadi prioritas utama,” pungkas Arry.(da*)
