 |
| Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah. |
Jakarta, Rakyatterkini.com — Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025 resmi ditutup dalam sebuah upacara di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan pesan tegas, kepala daerah harus berani meninggalkan pola lama yang tidak produktif, khususnya praktik koruptif, dan membangun integritas sebagai pondasi kepemimpinan.
“Kita minta kepala daerah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama dan menjauhi praktik korupsi. Fokusnya harus pada membangun integritas,” tegas Bima Arya dalam pidatonya yang disambut antusias para peserta dan tamu undangan.
Menurut Wamendagri, tantangan kepala daerah hari ini semakin kompleks, mulai dari harmonisasi program prioritas nasional, peningkatan pertumbuhan ekonomi, hingga kualitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Karena itu, ia menekankan pentingnya hadirnya tipe pemimpin yang efektif, adaptif, dan berintegritas tinggi.
Gubernur Lemhannas RI, TB Ace Hasan Syadzily, menjelaskan KPPD Angkatan II 2025 berlangsung dari 5 hingga 18 November, dengan kurikulum yang dirancang kolaboratif oleh Lemhannas RI, Kemendagri, Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Low Tuck Kwong Foundation, serta Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP), National University of Singapore.
Para peserta tidak hanya mengikuti pendidikan di Lemhannas RI dan BPSDM Kemendagri, tetapi juga menjalani program intensif di Singapura. Di sana, mereka mempelajari berbagai aspek tata kelola modern, inovasi digital pemerintahan, serta strategi penguatan layanan publik.
Kunjungan lapangan dilakukan ke sejumlah institusi rujukan, seperti, TuasOne Waste to Energy Plant, Punggol New Town, ST Engineering InnoSuite, ITE College East, Singapore City Gallery, Marina Barrage.
Selain itu, peserta menerima pemaparan mendalam mengenai reformasi pendidikan, transformasi layanan kesehatan, digital governance, dan prinsip tata kelola kota yang efektif.
Salah satu sesi paling berkesan adalah Closing Dialogue bersama Coordinating Minister for Public Services dan Minister for Defence Singapura, Chan Chun Sing, yang menekankan pentingnya kepemimpinan adaptif, ketahanan institusi, serta profesionalisme birokrasi dalam menghadapi dinamika global.
Seluruh peserta KPPD diwajibkan menyusun rencana aksi (action plan) yang akan dimonitor bersama oleh Lemhannas RI, Kemendagri, dan PYC. Rencana aksi tersebut menjadi tolok ukur implementasi nyata dari seluruh pembelajaran selama program berlangsung.
Di antara para peserta, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), menjadi salah satu wajah yang menunjukkan antusiasme kuat terhadap KPPD 2025. Dengan penuh semangat, ia menggambarkan pengalaman mengikuti program ini sebagai momentum penting dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinannya.
“Satu kata: keren. Saya belajar banyak tentang peran dan sikap pemimpin, bagaimana mengambil keputusan, dan bagaimana memimpin dalam berbagai situasi,” ujarnya.
Menurut JKA, ilmu yang diperolehnya sangat relevan dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman saat ini.
“Pembelajaran ini memperkuat komitmen saya untuk memimpin Padang Pariaman dengan lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Ia memastikan berbagai konsep yang dipelajari akan segera diterapkan, terutama yang berkaitan dengan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan reformasi birokrasi, percepatan pembangunan daerah.
Upacara penutupan turut dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Direktur Purnomo Yusgiantoro Center, serta Kepala BPSDM Kemendagri. Seluruhnya memberikan apresiasi atas komitmen para kepala daerah yang mengikuti KPPD dan menekankan pentingnya menjaga kesinambungan hasil program ini dalam praktik pemerintahan di daerah.
Dengan selesainya KPPD Angkatan II ini, diharapkan para kepala daerah dapat memimpin dengan perspektif baru, lebih profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik secara konkret dan terukur. (suger)
