 |
| Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi. |
Padang, Rakyatterkini.com – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmen daerahnya untuk menjadi pelopor penerapan pembiayaan kreatif daerah dalam pembangunan infrastruktur.
Itu disampaikan saat menyambut kedatangan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, bersama Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik, Yuli Sri Wilanti, di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (6/11/2025).
“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ferry dan Ibu Yuli. Kunjungan ini adalah kehormatan bagi kami. Semoga keindahan alam dan kehangatan masyarakat Minangkabau membuat Bapak dan Ibu betah di Ranah Minang,” ujar Mahyeldi membuka sambutannya.
Kunjungan tersebut digelar dalam rangka Sosialisasi Pembiayaan Kreatif Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur, yang dihadiri jajaran kementerian, BUMN, serta lembaga donor.
Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap Sumatera Barat yang tengah bersiap menerbitkan Sukuk Daerah pertama di provinsi itu.
“Kami menargetkan Sukuk Daerah bisa diterbitkan dan ditawarkan ke publik pada awal 2027. Ini menjadi bentuk nyata inovasi pembiayaan pembangunan,” jelasnya.
Menurut Mahyeldi, ruang fiskal daerah yang semakin sempit mendorong pemerintah untuk berpikir kreatif dalam mencari sumber dana baru tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD.
“Lebih dari separuh APBD habis untuk belanja rutin, sementara kebutuhan infrastruktur terus meningkat. Karena itu, pembiayaan kreatif bukan pilihan, melainkan kebutuhan,” tegasnya.
Data Bappenas menunjukkan, kebutuhan investasi infrastruktur nasional mencapai Rp6.000 triliun, namun baru sekitar 40 persen yang dapat dibiayai dari APBN dan APBD. “Masih ada celah 60 persen yang harus kita isi bersama lewat inovasi pembiayaan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga menegaskan langkah-langkah pembenahan yang sedang dilakukan Pemprov Sumbar, mulai dari penguatan kelembagaan dan pengawasan internal, peningkatan kualitas SDM, hingga efisiensi birokrasi.
“Kami sadar masih ada kelemahan di sana-sini, tapi kami terus berbenah dan memperbaiki diri. Kritik dan masukan justru menjadi bahan bakar kami untuk maju,” ujarnya.
Mahyeldi juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan agar hasilnya lebih efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Deputi Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan bahwa pembiayaan kreatif merupakan program prioritas nasional untuk mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah.
“Pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan APBN dan APBD. Kita perlu skema baru seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sekuritisasi aset, hingga sukuk daerah,” terang Ferry.
Ia menegaskan, keberhasilan implementasi pembiayaan kreatif bergantung pada komitmen kepala daerah.
“Tanpa komitmen kuat dari pimpinan daerah, skema inovatif seperti ini tidak akan berjalan. Pemerintah pusat siap mendampingi, tapi inisiatif harus tumbuh dari daerah,” katanya.
Sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah awal Sumatera Barat untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus menarik investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur publik.
“Sumbar punya potensi besar dari energi terbarukan, pariwisata, hingga industri halal. Dengan pembiayaan kreatif, potensi itu bisa kita buka lebih lebar untuk kesejahteraan masyarakat,” tutup Mahyeldi optimistis. (adpsb/cen)
