 |
| Ketua DPRD Padang, Muharlion, Walikota Fadly Amran, para wakil dan sekwan, pada sidang paripurna, Senin (24/11/2025). |
Padang, Rakyatterkini.com — Suasana ruang sidang utama DPRD Kota Padang menghangat pada rapat paripurna Senin, 24 November 2025. Dipimpin Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, rapat ini menjadi momen penting penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026.
Wali Kota Padang Fadly Amran, para kepala SKPD, camat, pimpinan BUMD, hingga Forkopimda turut hadir, membuat sidang terasa penuh bobot dan perhatian publik.
Fraksi PDIP–PPP, yang diketuai Wismar Panjaitan, menegaskan APBD bukan sekadar tabel angka, melainkan alat penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kota Padang.
"APBD harus memperkuat pelayanan publik, mengurangi ketimpangan, dan memastikan pembangunan berkeadilan," tegas Wismar.
Fraksi ini menilai penyusunan APBD 2026 telah sesuai amanat UU 23/2014 dan UU 17/2003, namun tetap membutuhkan pengawalan ketat, terutama dalam keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Target pendapatan daerah 2026 dipatok sebesar Rp2,5 triliun, turun Rp269,9 miliar (9,6%) dari realisasi tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama dipicu oleh, DBH merosot drastis dari Rp 99 miliar ke Rp 32 miliar, DAK fisik yang sangat kecil: hanya Rp 9,8 miliar
Dalam pandangannya, Fraksi PDIP–PPP mendesak Pemko Padang untuk melakukan lobi anggaran lebih agresif ke pemerintah pusat, memperbaiki kualitas perencanaan dan proposal DAK, dan memperkuat data dan dokumen perencanaan agar lebih kompetitif secara nasional.
PAD 2026 ditargetkan Rp1,02 triliun, naik dari tahun sebelumnya. Fraksi memberi apresiasi, tetapi mengingatkan, pajak dan retribusi harus adil dan tidak membebani pelaku usaha kecil, peningkatan retribusi harus diiringi peningkatan kualitas layanan publik, BUMD wajib dikelola lebih profesional dan transparan.
Untuk belanja daerah 2026 ditetapkan Rp2,697 triliun, turun dari Rp2,988 triliun. Namun, struktur belanja dinilai masih belum ideal:
1. Belanja Operasi Terlalu Besar
Belanja pegawai Rp 1,43 triliun dan belanja barang/jasa Rp 926 miliar membuat ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sempit.
Fraksi meminta, pengendalian belanja rutin secara ketat, efisiensi di seluruh perangkat daerah, dan prioritas belanja yang memberi dampak langsung ke masyarakat
2. Belanja Modal Menurun Drastis
Belanja modal turun tajam dari Rp 473,9 miliar menjadi Rp 218 miliar. Fraksi menilai ini berbahaya bagi pembangunan kota dan meminta percepatan perbaikan jalan, drainase, dan irigasi, penguatan sarana pendidikan dan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur layanan publik yang merata.
3. Belanja Tidak Terduga
Alokasi Rp7,1 miliar dinilai wajar, namun penggunaannya harus transparan dan sesuai regulasi. APBD Defisit Rp162 Miliar. Defisit akan ditutup oleh pembiayaan netto Rp 142 miliar.
Fraksi mengingatkan agar pengelolaan pembiayaan dilakukan sangat hati-hati, utang daerah menjadi pilihan terakhir dan hanya untuk belanja produktif dan perencanaan harus berbasis data dan disiplin fiskal.
Fraksi PDIP–PPP menekankan beberapa prioritas penting, di antaranya penguatan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, air bersih, penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan UMKM, ekonomi kreatif, dan ketahanan pangan, serta percepatan digitalisasi pemerintah daerah.
Setiap OPD wajib memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur. Di akhir pendapatnnya Fraksi PDI Perjuangan–PPP menyatakan setuju terhadap APBD Kota Padang 2026, tetapi dengan catatan bahwa pelaksanaannya harus, transparan, konsisten, berpihak pada rakyat, dan dikawal ketat dari awal hingga akhir. (adv)
