 |
| Kantor Bawaslu Sumbar. |
Pessel, Rakyatterkini.com– Koordinator Divisi Pencegahan, Humas, dan Partisipasi Masyarakat (P2H) Bawaslu Sumatera Barat, Muhamad Khadafi, menegaskan bahwa pengawasan Pemilu yang efektif hanya bisa terwujud melalui keterlibatan aktif masyarakat serta pengawas yang profesional.
“Untuk mencapai pengawasan Pemilu yang berkualitas, partisipasi masyarakat dan kompetensi pengawas sangat diperlukan,” ujar Khadafi saat membuka Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) di kantor Bawaslu Pesisir Selatan, Minggu (16/11).
Menurut Khadafi, pengalaman dari Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendorong Bawaslu memberikan pendidikan pengawasan khusus kepada generasi muda.
“Pasca-Pemilu menjadi momentum penting untuk membentuk kader penggerak pengawasan partisipatif. Kami melibatkan pelajar SMA, madrasah, organisasi kepemudaan, akademisi, hingga kelompok masyarakat,” tambahnya.
Program P2P juga berfungsi sebagai sarana bagi pengawas untuk menerima masukan langsung dari masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya.
“Kami berharap ke depan Undang-Undang Pemilu dapat memuat pasal-pasal yang lebih relevan dengan kondisi saat ini,” kata Khadafi.
Ia mencontohkan perubahan praktik politik uang yang kini memanfaatkan dompet digital seperti Gopay, Dana, dan SeaBank, mengikuti tren masyarakat yang berbelanja secara daring. Sementara itu, UU Nomor 7 Tahun 2017 masih mengatur politik uang dalam bentuk konvensional, seperti amplop atau sembako.
Khadafi berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antara pengawas Pemilu dan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menjadikan Bawaslu Pesisir Selatan sebagai “rumah bersama” yang terbuka bagi publik untuk mengakses informasi terkait demokrasi dan pengawasan Pemilu.
Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, mendukung pernyataan tersebut. Ia mengatakan, P2P mencerminkan keberagaman masyarakat di daerah itu.
“Peserta hadir dari berbagai latar belakang, termasuk dosen, siswa MAN 2 Pessel dan SMAN 3 Painan, serta perwakilan OKP seperti HMI dan GMNI. Mereka berasal dari wilayah utara, Koto XI Tarusan, hingga selatan, Lunang dan Silaut,” ujarnya.
Pendidikan Pengawasan Partisipatif Bawaslu Pesisir Selatan berlangsung selama satu hari dengan diikuti 40 peserta. Kegiatan mencakup pendalaman materi melalui modul, penyampaian tugas, hingga penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL), dengan fokus pada pencegahan pelanggaran, pelaporan dugaan pelanggaran, dan peningkatan pengawasan partisipatif.
Materi disampaikan oleh Anggota/Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Syauqi Fuadi; Anggota/Kordiv P2H Nurmaidi dan Syafrizal; serta Anggota/Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bambang Putra Niko. Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Sumbar, Fadhlul Hanif, beserta tim juga hadir untuk memberikan dukungan.(da*)
