 |
| Tanda kuning menunjukkan wilayah yang diduduki pasukan Israel di Jalur Gaza. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Seorang pejabat dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membenarkan laporan pihaknya tengah menyiapkan rencana pembangunan kawasan hunian bagi ribuan warga Palestina.
Informasi tersebut pertama kali diberitakan The New York Times pada Rabu (26/11/2025), sebagaimana dikutip iNews.id.
Program yang dinamai “Komunitas Aman Alternatif” itu dikerjakan oleh tim yang terdiri dari pejabat AS serta mantan pegawai Departemen Efisiensi Pemerintah (Doge). Menurut laporan, tim berkantor sementara di hotel Kempinski dan Hilton di Tel Aviv.
Puluhan sumber yang mengetahui proyek ini dikutip dalam artikel tersebut, namun konfirmasi publik diberikan oleh Aryeh Lightstone, pejabat senior dalam pemerintahan Trump yang memimpin penyusunan rencana. Lightstone, seorang rabi dari AS, sebelumnya merupakan penasihat senior mantan Duta Besar AS untuk Israel, David Friedman.
Saat ini Lightstone disebut melapor kepada Jared Kushner—menantu sekaligus penasihat Trump—serta berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Wakil Presiden JD Vance. Timnya juga melibatkan sejumlah taipan Israel, meski identitas mereka tidak diungkap. Tidak diketahui siapa yang membiayai akomodasi tim di hotel mewah tersebut, yang tarifnya dapat melebihi USD700 per malam.
Ketika ditanya mengenai rencana relokasi warga Palestina ke area Gaza yang dikuasai Israel, Lightstone mengatakan kepada The New York Times, “Masalah utamanya adalah bagaimana menempatkan orang-orang ini di hunian yang aman secepat mungkin.”
Pernyataan ini menjadi pertama kalinya pemerintah AS secara terbuka mengakui upaya aktif memindahkan warga Palestina ke wilayah yang diduduki Israel. Sebelumnya, awal tahun ini, Kushner telah mewacanakan pembangunan kembali sebagian Gaza yang kini dikuasai Israel, sementara membiarkan pusat wilayah Gaza yang diperintah Hamas tetap dalam kondisi rusak.
Sejumlah pejabat Arab yang terlibat dalam proses gencatan senjata sebelumnya menyatakan keberatan terhadap rencana ini kepada Middle East Eye. Laporan terbaru dari The Atlantic dan kemudian The New York Times mengungkap lebih banyak detail mengenai proyek tersebut.
Israel disebut akan memulai proses pembersihan puing dalam pekan ini untuk lokasi perumahan pertama di Rafah, dekat perbatasan Mesir. Pembersihan ini dapat berlangsung berbulan-bulan karena kemungkinan adanya terowongan, amunisi yang belum meledak, hingga penemuan jenazah.
Setelah pembersihan selesai, pembangunan rumah prefabrikasi diperkirakan memakan waktu enam hingga sembilan minggu. Inti rencana ini mengharuskan warga Palestina di Gaza tengah bersedia menetap di area yang berada dalam kontrol militer Israel.
Proyek ini membutuhkan pendanaan besar. The New York Times menyebut biaya pembangunan rumah prefabrikasi mencapai puluhan juta dolar, namun belum ada sumber dana yang pasti. Pemerintahan Trump belum berkomitmen menggunakan anggaran resmi AS dan berharap negara-negara Teluk bersedia berinvestasi.
Lightstone yang sebelumnya memimpin Abraham Accord Peace Institute—lembaga yang kini berada di bawah Heritage Foundation—juga dilaporkan tengah merancang sejumlah inisiatif lain untuk Gaza, termasuk pembuatan mata uang kripto Gaza dan desain tata kota yang membuat wilayah itu bebas kendaraan.
Salah satu persoalan terbesar adalah kepemilikan tanah. Gaza memiliki sistem pendaftaran tanah formal yang dikelola Hamas dengan format dasar milik Otoritas Palestina. Para pejabat AS dilaporkan tengah menelusuri berkas pendaftaran tanah Rafah serta mempelajari mekanisme pembayaran kepada pemilik lahan untuk pembangunan kawasan tersebut.
Belum jelas apakah warga Palestina pemilik tanah akan diberi pilihan untuk menjual lahan mereka atau tidak.
Di Tepi Barat, Israel telah menduduki wilayah tersebut sejak 1967, merampas banyak tanah milik warga Palestina dan memaksa ribuan keluarga meninggalkan rumah mereka. Situasi serupa dikhawatirkan terjadi kembali dalam proyek perumahan di Gaza.
Perang di Gaza telah menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut, dan dinilai sebagai tindakan genosida oleh PBB serta sejumlah pemimpin dunia dan pakar independen. PBB memperkirakan biaya rekonstruksi Gaza dapat mencapai USD70 miliar.(da*)
